Pagi itu, Hasbi terlihat sedikit rileks. Ahad, dia meliburkan diri dari rutinitas membuat tas Aceh. Usaha yang digelutinya empat tahun terakhir itu juga meliburkan 15 karyawan setiap Ahad. Disudut Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Satu, Aceh...
- Slide1
- Slide2
- Slide3
- Slide4
- Slide5
Kemana Parlok Menggiring Ekonomi Aceh?
Tuntutan menyejahterakan rakyat merupakan salah satu persoalan semesta yang paling purba. Kemapanan ekonomi, sebagai wajah lain dari kesejahteraan, seringkali dijadikan isu strategis dalam mencapai tujuan tertentu. Bahkan, hukum juga diproduk dari tarik ulur kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Karenanya, menyorot permasalahan yang memilin sektor ekonomi lalu menyusun strategi pemecahan yang tepat, adalah bagian terpenting dari usaha menyejahterakan rakyat. Dan tentu saja, muara akhirnya menuju kesejahteraan bangsa.
PAAS Beranjak Dari Anggaran
Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.
Meski begitu, Ghazali tak patah arang. Dia kembali menghiasi dunia percaturan politik Aceh di bawah bendera PAAS, Partai Aceh Aman Seujahtera. PAAS adalah partai politik lokal yang dideklarasikan di Banda Aceh pada 7 Juni 2007. Lalu, bagaimana gambaran PAAS tentang ekonomi Aceh? Dalam platform yang diterima AER, terdapat sebelas poin yang menjadi program ekonomi partai berlambang peta Aceh ini.
PDA Sodorkan Ekonomi Berbasis Syariat
Dulu, ulama boleh dianggap alat politik kalangan elit. Namun kini, ulama Aceh telah bangkit dan secara resmi menyuarakan jeritan rakyat melalui kendaraan politik. Lihat saja, kalangan ulama Aceh yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) sudah bersepakat dan memberikan rekomendasi pembentukan perahu berlayar politik dengan mendirikan Partai Daulat Aceh (PDA) pada 28 Februari 2008 silam.
Dengan mengusung perilaku politik berbasis ekonomi syariat, PDA hendak memberikan warna dalam menata Aceh dengan konsep syariat. ”Itu sesuai dengan misi PDA. Kami fokus pada konsep syariat Islam, terutama pada ekonomi islam yang non riba,” ujar Tgk Ali Imran, ketua harian PDA.
Ekonomi Sensitif Ala SIRA
Sepintas, akronim partai politik lokal ini mengingatkan kita pada organisasi mahasiswa penyulut sumbu referendum Aceh 1999. Kala itu, ratusan ribu massa berhasil dimobilisasi dan menyemut di Banda Aceh. Sejarah menyebut, kedatangan massa itu khusus untuk mendengar suara mahasiswa Aceh yang berhajat menutup cerita konflik. Dan suara itu diyakini bergema dari corong organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).
Tujuh tahun setelahnya, konflik berakhir. Bab referendum Aceh tenggelam bersama penekenan nota damai. Tapi SIRA tidak ikut raib. Pada tanggal 10 Desember 2007, mengisi iklim perpolitikan lokal, berdiri sebuah parlok yang diberi nama Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Agro Industri Primadona PRA
Partai politik ini lahir dari sejarah perjuangan demokratik tahun 1998. Dimulai dengan kongres Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) kedua di Aceh Besar tahun 2006, yang sekaligus membidani lahirnya Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Pada 16 Maret 2006, meski palu di DPR belum mengetok sah UUPA, pencetusan PRA sebagai partai politik lokal pertama di Aceh tetap berlangsung.
Terkait kondisi perekonomian Aceh, Sekjend PRA, Thamren Ananda menamsilkan pemerintah Aceh bak orang yang baru sembuh dari sakit. Sehingga timbul keinginan mencicipi semua jenis makanan dan minuman. “Ketika semua sudah ada di depan mata dan mencicipi, bukannya habis, tapi malah menjadi tidak enak dan mual karena kebanyakan sehingga semuanya menjadi mubazir,” kata dia.
Features:
Grassroot
Media Headlines
Video
.thumbnail.jpg "Pidato SBY")
Latest News
Perdagangan Luar Negeri dan Investasi Aceh 2009 Tetap Ada Hambatan
Iklim dunia usaha Aceh tahun ke tahun kian menggairahkan. Tetapi di ranah ekspor impor dan investasi tahun 2009, Aceh diprediksi akan tetap menuai hambatan. Hambatan itu datang dari dalam negeri sendiri. Lebih jauh, simak petikan obrolan AER bersama H. M. Dahlan Sulaiman, SE, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)berikut ini.
Sedikit mereview iklim usaha Aceh tahun 2008. Menurut Anda, kondisinya bagaimana?
Pada tahun 2008, saya lihat sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Semakin hari kegiatan usaha Aceh semakin meningkat frekuensinya, baik dari segi kegiatan perdagangan maupun investasi. Cuma secara investasi kita masih terbatas pada investasi lokal dan dalam negeri.
Sepanjang 2008, apa yang menjadi tantangan para pengusaha di Aceh?
Pertama, Pengusaha terbatas ke akses modal karena kesiapan penyaluran kredit dari pihak perbankan itu sangat terbatas. Kedua, persaingan semakin ketat. Pasca tsunami modal-modal dari luar daerah banyak yang masuk. Ini menjadi kendala tersendiri buat pengusaha lokal. Apalagi yang bermodal terbatas. Lalu secara perdagangan luar negeri kita juga harus introspeksi diri. Saat ini banyak orang mengatakan pengusaha Aceh tidak mampu melakukan perdagangan ke luar negeri. Padahal masalahnya tidak sederhana.
Soal perdagangan luar negeri, ganjalannya dimana?
Pertama, kita harus melihat dulu apa potensi kita di bidang komoditi yang laku di pasar internasional. Karena saat ini terjadi banyak perubahan. Banyak komoditi Aceh yang dulu diekspor sudah tidak begitu laku lagi di pasar internasional. Dulu kita terkenal dengan ekspor kopra, tapi sekarang sudah diganti
dengan sawit. Kalau bicara kopra itu bicara jangka panjang, mulai dari petani produsen yaitu masyarakat pedesaan, lalu pedagang pengumpul, pengolah kelapa menjadi kopra sampai kepada eksportir. Tapi kalau kita bicara sawit itu butuh modal besar dan tidak mempunyai mata rantai yang panjang. Mulai dari awal hingga akhirnya dilakukan oleh perusahan yang sama. Jadi efek bagi masyarakat luas kurang.
Kemudian karet. Karet atau getah dulunya digunakan untuk banyak hal, terutama bahan2 kendaraan. Sekarang, karet sudah disubtitusi dengan residu minyak. Kemudian lada, cengkeh, itu juga sudah disubtitusi. Memang ada komoditi yang masih laku. Seperti pinang. Tapi sekarang juga terbatas dan hanya digunakan untuk dimakan.
Begitu juga rotan, masih laku. Tapi sekarang ada peraturan tidak boleh mengekspor rotan mentah. Ini menjadi tantangan bagi pengusaha Aceh. Harus ada upaya untuk mencari pengganti komoditi lain yang bisa diekspor. Dan yang sudah pasti, saat ini yang bermain adalah pemodal-pemodal besar. Yang kegiatannya bertumpu pada satu tangan seperti pengusaha sawit. Karenya, saya lihat, masalah perdagangan luar negeri kita masih bermasalah.
Import juga demikian, kalau dulu jarum saja harus kita import dari luar negeri tapi sekarang banyak yang sudah diproduksi di dalam negeri, sehingga import juga terbatas. Maka dalam konteks eksport dan import, Aceh harus mencari formulanya kembali.
Terkait akses modal dari perbankan yang cenderung sempit, Apa ada indikasi ketidakpercayaan terhadap pengusaha?
Ini masalahnya erat dengan krisis keuangan global. Kesiapan bank sangat terbatas ditambah lagi dengan kehatian-hatian dari pihak bank. Bank khawatir dengan krisis yang dapat mengakibatkan pengusaha kita tersendat dalam pembayaran kredit. Kemungkinan terjadi kredit macet besar. Sehingga bank agak mengerem pemberian kredit.
Tapi untuk Aceh sekarang ada credit program yang disebut kredit pemberdayaan pengusaha NAD. Khususnya yang terkena imbas gempa dan tsunami. Nilainya memang tidak terlalu besar. Mulai dari 50 juta per pengusaha sampai dengan 500 juta dengan bunga delapan persen. Kekuranganya akan disubsidi oleh pemerintah melalui dana APBN. Angunannya juga lebih ringan dari kredit biasa. Atau 80 persen dari nilai kredit. Masa pembayarannya satu sampai lima tahun. Dibanding kredit biasa, ini sudah sangat murah dan syaratnya tergolong lunak. Tapi dana ini tidak diperuntukkan untuk pengusaha perkebunan karena perkebunan memiliki credit program tersendiri, yaitu kredit revitalisasi perkebunan. Sampai saat ini kita sudah mengirim 280 berkas pemohon dengan total permohonan kredit 113 miliar.
Menurut kantor gubernur, itu semua sudah diserahkan kepada BPD. Karena ini sudah kita mulai sejak November, mestinya sudah ada yang cair. Tapi BPD sampai sekarang belum melakukan pencairan dan bahkan, saya dengar, sosialisasi ke cabang-cabang di kabupaten kota oleh BPD pun belum dilakukan. Ini juga satu hambatan, ketika pemerintah pusat hendak membantu pengusaha Aceh, tapi kelambatannya malah datang dari kita sendiri. Ini mengecewakan. Kita berharap BPD mengoreksi diri dan mempercepat pencairan karena dana ini sudah ditunggu sejak empat tahun lalu.
Lalu bagaimana dengan regulasi pemerintah, terutama menyangkut investasi, yang saat ini dipandang masih lemah?
Bicara regulasi mungkin terkait soal perizinan. Saya lihat ini tidak sulit lagi. Pemerintah sudah cukup mengerti tentang perlunya percepatan perizinan. Cuma yang terjadi adalah kurangnya pemahaman aparatur dalam hal perizinan. Misalnya, seringkali izin diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal setiap pemberian izin harus mengacu pada berbagai UU dan peraturan pemerintah. Ini yang masih lemah. Tapi itu tidak menghambat investasi. Efeknya hanya menyebabkan kerancuan. Kelemahan ini tidak mengurangi jumlah investor yang masuk. Saya pikir, yang saat ini masih lemah di kita adalah kesiapan infrastruktur.
Bertumpu pada kondisi dunia usaha sejak beberapa tahun belakangan, prediksi dunia usaha Aceh 2009 seperti apa?
Saya kira untuk investasi dalam negeri dan lokal ini akan semakin meningkat. Kemudian kegiatan usaha juga akan meningkat, namun secara perdagangan luar negeri dan investasi luar negeri akan tetap ada hambatan. Hambatan itu datang dari dalam negeri kita sendiri. Kita harus menciptakan iklim yang membuat orang senang datang. Kita harus siap dengan fasilitas yang menunjang investor seperti listrik dan transportasi. Kemudian juga perizinan yang cepat serta mudah, serta promosi yang lebih gencar.
Jangan hanya mengirim delegasi ke luar negeri dengan membuang dana yang begitu besar kemudian ngomong-ngomong di luar negeri lalu kembali duduk diam dan mengatakan kita sudah berusaha mendatangkan investor, atau investor akan segera masuk. Saya pikir itu hanya omong kosong. Saya sudah lakukan ini sejak tahun 1993, ketika saya menggagas IMT-GT. Sejak itu kita jalani, tidak lebih dari tiga investor yang masuk dari Malaysia. Kemudian yang tiga itu pun kini sudah tutup karena konflik. Jadi, seperti saya katakan tadi, sampai kapan pun kalau kita hanya bicara saja akan mendatangkan investor tanpa mempersiapkn diri, itu omong kosong. Pemerintah harus mempersiapkan diri karena pemerintah fasilitator, sedangkan pengusaha hanya menjalankan usaha kalau kondisinya favorable dan menguntungkan. Sedangkan kesiapan sarana dan prasarana itu tugas pemerintah.
Sejauh ini, menurut Anda, persentase kesiapan pemerintah khususnya dan dunia usaha Aceh umumnya, dalam menyongsong era investasi?
Kalau bicara persen itu bicara hitung-hitungan. Tentu perlu survey lebih lanjut. Tapi secara umum saya bisa katakan perbaikan ke arah investasi ini sangat tergantung pada pemahaman aparatur. Kalau pemahamannya kurang, sikap-sikap yang dilakukan kurang sehingga realisasi investasi menjadi lemah. Karena itu, saran saya, aparatur harus memperbaiki diri melalui pemahaman terhadap ekonomi dan investasi ini. Terus terang, pemahaman dari personil penyelenggara pemerintahan saat ini sudah semakin menurun. Ini akan sangat tegantung pada rekruitmen personil di pemerintahan. (riza)
Move
Nanggroe
Top Article
Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dana hibah...
Sebanyak 2.820 keuchik (kepala desa) dan sekretaris desa didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Aceh masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)...
Pada Bulan Mei 2009, harga bernagai komoditas di Kota Banda Aceh secara umum menunjukkan kenaikan. Hal ini ditandai dengan naiknya Indek Harga Konsumen (IHK) dari 113,46 pada bulan lalu...
Move
Daerah
Top Article
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengundang investor untuk membangun pabrik pengolahan karet alam yang bahan bakunya tersedia cukup besar di daerah itu.
“Kami telah menyediakan...
Pelanggan PLN Ranting Janarata Bener Meriah untuk sebulan terakhir hanya menunggak rekening Rp123 juta, jumlah tunggakan itu sangat wajar karena mayoritas tunggakan rekening listrik...
Menurut rencana pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air, (PLTA) Peusangan 1 dan 2 di Aceh Tengah akan dimulai pada pertengahan tahun 2010 mendatang. Proyek yang memiliki...
Move
Nasional
Top Article
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui adanya perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.
“Kita mengakui, ada...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa dana dekonsentrasi mulai Juli 2009 menyusul belum tertibnya pengelolaan dana dan aset-aset yang muncul dari dana perimbangan itu.
“...
Jakarta (AER)- Ratusan pengusaha industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Indonesia masih tetap bertahan hingga saat ini, meskipun usahanya terkena imbas krisis ekonomi...
Move
Internasional
Top Article
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengumumkan rencana reformasi sistem keuangan secara besar-besaran untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya.
Transformasi...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
More Headlines
-
Sektor pertanian di Indonesia merupakan lapangan pekerjaan yang...
-
DPR Aceh secara tegas menolak pencabutan Undang-Undang no 37...
Biro Ekonomi Setda NAD
Kolom Pakar
Oleh : Aliamin
Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu...
Wawancara
Politik, dalam wajah apa pun, tidak luput mempengaruhi sektor selainnya. Bahkan di bidang perekonomian, campur tangan politik tetap ada. Sebut saja soal proses penetapan anggaran belanja daerah yang ditengarai banyak pihak sarat akan kepentingan...
Opini
Oleh : Farid Wajidi, ST
Bagi masyarakat Indonesia, tahun ini sangatlah istimewa karena dua perhelatan akbar dilaksanakan secara beruntun. Pertama, Pemilu Legeslatif untuk memilih anggota legeslatif yang akan mengisi kursi di DPR, DPD dan...
KURS VALAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA EMAS
|