Latest News

Politik, dalam wajah apa pun, tidak luput mempengaruhi sektor selainnya. Bahkan di bidang perekonomian, campur tangan politik tetap ada. Sebut saja soal proses penetapan anggaran belanja daerah yang ditengarai banyak pihak sarat akan kepentingan politis.

Jika dikaitkan dengan kondisi perpolitikan mutakhir, momentum pemilu 2009 di Aceh akan turut digenapi oleh partai politik lokal. Sejauh mana peran strategis para politisi lokal ini untuk memperbaiki kondisi perekonomian Aceh? berikut petikan wawancara AER Bersama Pakar Hukum Unsyiah, Saifuddin Bantasyam.

Sejauh mana peran strategis Parlok untuk memperbaiki kondisi perekonomian Aceh?

Menurut ketentuan yang ada, partai politik memiliki sejumlah peran penting. Diantaranya, melaksanakan pendidikan politik kepada rakyat dan melakukan artikulasi kepentingan rakyat. Ketika anggota partai politik menjadi anggota parlemen, maka tugas mereka adalah meliputi tiga hal: legislasi atau penyusunan aturan, anggaran, dan pengawasan. Itu artinya, parpol termasuk parlok, atau anggota parlemen dari parlok, jelas memiliki peran kunci.

Dalam kaitannya dengan perekonomian Aceh, melalui anggotanya di parlemen, parlok dapat mengkritisi kebijakan eksekutif dalam bidang ekonomi yang dituangkan dalam rancangan anggaran daerah. Misalnya, apakah tersedia anggaran yang cukup untuk orang miskin, bagaimana kebijakan terhadap daerah tertinggal, solusi terhadap pengangguran, ketersediaan infrastruktur untuk menunjang perekonomian, juga untuk menyebut hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anggota parlemen dari parlok. Setelah memastikan bahwa semuanya teralokasi secara cukup, maka anggota dewan itu juga melakukan pengawasan agar kebijakan ekonomi pemerintah yang sudah dituangkan dalam APBA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Apakah segala yang tertuang dalam platform masing-masing Parlok juga bisa dianggap program calon usungan Parlok tersebut?

Dulu memang ada debat, bahwa orang parpol di parlemen bukan lagi orang parpol, melainkan menjadi wakil rakyat. Jadi, kalau anggota dewan berseberangan dengan garis organisasi tempat dia bernaung, dianggap tidak ada masalah. Saya tidak sependapat dengan cara berpikir demikian. Saya ingin berpikir sederhana saja.

Mereka menjadi anggota dewan karena merupakan anggota parpol atau parlok, dan setiap parpol atau parlok jelas memiliki visi dan misi atau program untuk diperjuangkan menjadi kebijakan pemerintah. Dengan cara pandang seperti itu, maka jelas bahwa setiap anggota dewan punya kewajiban untuk memperjuangkan platform organisasi politik yang dia wakili. Idealnya, platform itu sudah barang tentu harus disusun terlebih dahulu dengan memperhatikan kebutuhan riil rakyat, bukan kebutuhan pribadi anggota parlok.

Mayoritas calon usungan Parlok adalah pemain baru di gelanggang perpolitikan. Tanggapan Anda?

Saya tidak ingin terjebak pada istilah politisi dadakan atau wajah-wajah baru dalam parlok. Realitas di lapangan menunjukkan, wajah-wajah lama juga ada yang tidak berkualitas. Hanya datang, duduk, dengar, diam, dan kemudian terima gaji. Di pihak lain parlok, kan, baru hadir di Aceh. Jadi harap maklum jika pengurusnya banyak yang muka baru. Demikian juga jika kemudian mereka menjadi caleg. Memang ada beberapa muka lama dari partai nasional yang pindah ke parlok, namun tidak signifikan jumlahnya.

Jika demikian, untuk memahami kondisi Aceh secara objektif, apa agenda penting yang mesti dilakukan para politisi baru tersebut?

Wajah-wajah baru atau politisi dadakan tadi, mau belajar yang baik-baik dan betul dari orang lain yang telah berpengalaman. Mereka juga mau membaca berbagai UU tentang pemerintahan dan legislatif, atau buku-buku yang mendukung tugas-tugas mereka, serta belajar apa itu politik yang sesungguhnya. Wajah-wajah baru parlok juga perlu membuka mata dan telinga melihat kondisi rakyat yang telah memilih mereka, dan memperjuangkan semaksimal mungkin kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Istilahnya, jangan sampai sebulan setelah dilantik, mereka bicara soal tunjangan, soal sewa rumah, fasilitas mobil dan sebagainya, sedangkan kepentingan publik mereka lupakan.

                                                                                                                        [Riza Rahmi]