Latest News

Oleh : Farid Wajidi, ST

Bagi masyarakat Indonesia, tahun ini sangatlah istimewa karena dua perhelatan akbar dilaksanakan secara beruntun. Pertama, Pemilu Legeslatif untuk memilih anggota legeslatif yang akan mengisi kursi di DPR, DPD dan DPRD. Dan yang kedua adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden yang akan mengisi institusi kepresidenan. Namun mirisnya, kedua pesta demokarasi tersebut berlangsung saat bangsa ini mulai merasakan dampak krisis ekonomi global.

Seperti yang dikatakan Kepala Litbang Liputan 6 SCTV, Iskandar Siahan, bahwa dampak krisis ekonomi global diperkirakan akan terasa di Indonesia sekitar semester dua, atau kuartal tiga tahun ini. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lemah (diperkirakan di bawah lima persen).

Lemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh melemahnya permintaan komoditas ekspor di mancanegara. Negara-negara maju, seperti Amerika, China dan Jepang yang menjadi tujuan ekspor Indonesia pun tengah mengalami krisis yang sama. Sehingga tidak salah, jika para ekonom memperkirakan bahwa krisis ekonomi yang akan dialami Indonesia akan lebih berat dibandingkan dengan krisis ekonomi pada 1998. Dimana saat itu, negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia tidak mengalami krisis.

Sebenarnya Pemerintah telah memiliki program untuk menstimulasi ekonomi yang telah disetujui oleh DPR. Ironisnya, ketika tenaga dan perhatian serius semua pihak yang bertanggungjawab atas masalah ini diperlukan, justru konsentrasinya di pecahkan oleh pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan legeslatif pada 9 April dan pemilihan presiden (pilpres) yang diperkirakan akan berlangsung dua putaran (dimana putaran pertama akan diselenggarakan pada 8 Juli 2009).

Sementara itu, biaya yang dibutuhkan untuk pemilihan umum pun tidak sedikit. Apalagi sistem pemilu sekarang yang menganut sistem distrik, yang berakibat pada besarnya biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan. Diperkirakan biaya pemilu tahun ini akan mencapai puluhan trilliunan rupiah, bahkan bisa melebihi angka Rp 100 trilliun (Tajuk Rencana Suara Merdeka, 10/3). Jadi, pemilu 2009 ini bisa dipastikan sebagai pemilu termahal sepanjang sejarah pemilu Indonesia.

Pemilu Dapat Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan pemilu dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu merupakan momok yang menakutkan bagi semua pihak. Namun, di tengah dilema ini muncul kepercayaan dari sebagian masyarakat pelaku ekonomi bahwa perhelatan demokrasi justru akan menggairahkan sektor perdagangan. Walaupun kontribusinya tidak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana diungkapkan Presiden SBY, di Istana Presiden Jalan Merdeka Utara, Jakarta. ”Jangan ragu-ragu untuk mengeksploitasi, mengeksplorasi, berinvestasi, dan berekspansi dengan sumber ekonomi kami. Pemerintah menjamin. Dalam masa sulit seperti ini kami tidak boleh kehilangan momentum. Pemilu menciptakan permintaan dalam negeri, sehingga bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi.” (Okezone.com, 24/3).

Memang secara mikro, pelaksanaan pemilu dapat meningkatkan permintaan dalam negeri. Apalagi dengan adanya kebebasan bagi parpol untuk mencari dana dari para donatur, baik perorangan maupun kelompok atau perusahaan asal tidak melebihi nilai yang ditetapkan dalam undang-undang (UU) Pemilu. Dimana besaran sumbangan kepada parpol maksimal adalah satu milyar untuk perorangan dan lima milyar untuk organisasi atau badan usaha. Tentu saja, semakin banyaknya dana yang mengalir ke parpol akan meningkatkan aktivitas dan transaksi ekonomi. Terutama di ranah usaha kecil dan menengah yang menangani pesanan-pesanan pemilu.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati pun berharap, Pemilu 2009 dapat berlangsung dengan aman, sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian. ”Karena belanja pemilu dapat menambah kegiatan ekonomi yang positif dan konstruktif,” ujarnya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan juga mengatakan, bahwa momentum pemilu merupakan kesempatan emas bagi industri untuk meningkatkan penjualan. Hal ini dikarenakan prediksi dana yang akan beredar untuk membeli makanan dan minuman selama kampanye mencapai Rp 15 trilliun.

Meskipun demikian, masih banyak pihak yang meragukan peningkatan aktivitas bisnis pada masa kampanye pemilu akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat periodenya sangat singkat. Pelaksanaan pemilu hanya menguntungkan beberapa sektor saja. Terutama sektor makanan dan minuman yang meningkat kebutuhannya selama masa kampanye. Sektor lain yang juga diuntungkan di masa pemilu adalah usaha percetakan, transportasi dan perhotelan. Sedangkan sektor lainnya tidak berpengaruh secara signifikan.

Bagaimana pun juga, meski pemilu kali ini menggunakan sistem distrik dan menganut sistem suara terbanyak. Dimana calon legeslatif (caleg) dengan suara terbanyak yang akan memenangkan pemilu dan berhak mewakili rakyat di parlemen. Sehingga terbuka peluang bagi terjadinya persaingan vis to vis tidak hanya terhadap caleg dari partai berbeda, tetapi juga dengan caleg dari sesama satu partai. Kita tetap berharap bahwa pemilu 2009 ini (baik pemilu legeslatif ataupun pemilu presiden) dapat berlangsung dengan aman dan tertib serta dapat memberikan dampak positif bagi perubahan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Terutama di sektor ekonomi.

Semoga di pemilu nanti terpilih orang-orang yang amanah, yang peduli dengan nasib masyarakat. Dan tidak hanya membawa Indonesia pada swasembada pangan saja. Tetapi juga menjadikan bangsa ini punya marwah di mata anak cucu kita dan di mata dunia. Insya Allah.

Penulis adalah Manager Ops. Dompet Dhuafa Harian Aceh