Pagi itu, Hasbi terlihat sedikit rileks. Ahad, dia meliburkan diri dari rutinitas membuat tas Aceh. Usaha yang digelutinya empat tahun terakhir itu juga meliburkan 15 karyawan setiap Ahad. Disudut Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Satu, Aceh...
- Slide1
- Slide2
- Slide3
- Slide4
- Slide5

Kemana Parlok Menggiring Ekonomi Aceh?
Tuntutan menyejahterakan rakyat merupakan salah satu persoalan semesta yang paling purba. Kemapanan ekonomi, sebagai wajah lain dari kesejahteraan, seringkali dijadikan isu strategis dalam mencapai tujuan tertentu. Bahkan, hukum juga diproduk dari tarik ulur kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Karenanya, menyorot permasalahan yang memilin sektor ekonomi lalu menyusun strategi pemecahan yang tepat, adalah bagian terpenting dari usaha menyejahterakan rakyat. Dan tentu saja, muara akhirnya menuju kesejahteraan bangsa.

PAAS Beranjak Dari Anggaran
Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.
Meski begitu, Ghazali tak patah arang. Dia kembali menghiasi dunia percaturan politik Aceh di bawah bendera PAAS, Partai Aceh Aman Seujahtera. PAAS adalah partai politik lokal yang dideklarasikan di Banda Aceh pada 7 Juni 2007. Lalu, bagaimana gambaran PAAS tentang ekonomi Aceh? Dalam platform yang diterima AER, terdapat sebelas poin yang menjadi program ekonomi partai berlambang peta Aceh ini.

PDA Sodorkan Ekonomi Berbasis Syariat
Dulu, ulama boleh dianggap alat politik kalangan elit. Namun kini, ulama Aceh telah bangkit dan secara resmi menyuarakan jeritan rakyat melalui kendaraan politik. Lihat saja, kalangan ulama Aceh yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) sudah bersepakat dan memberikan rekomendasi pembentukan perahu berlayar politik dengan mendirikan Partai Daulat Aceh (PDA) pada 28 Februari 2008 silam.
Dengan mengusung perilaku politik berbasis ekonomi syariat, PDA hendak memberikan warna dalam menata Aceh dengan konsep syariat. ”Itu sesuai dengan misi PDA. Kami fokus pada konsep syariat Islam, terutama pada ekonomi islam yang non riba,” ujar Tgk Ali Imran, ketua harian PDA.

Ekonomi Sensitif Ala SIRA
Sepintas, akronim partai politik lokal ini mengingatkan kita pada organisasi mahasiswa penyulut sumbu referendum Aceh 1999. Kala itu, ratusan ribu massa berhasil dimobilisasi dan menyemut di Banda Aceh. Sejarah menyebut, kedatangan massa itu khusus untuk mendengar suara mahasiswa Aceh yang berhajat menutup cerita konflik. Dan suara itu diyakini bergema dari corong organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).
Tujuh tahun setelahnya, konflik berakhir. Bab referendum Aceh tenggelam bersama penekenan nota damai. Tapi SIRA tidak ikut raib. Pada tanggal 10 Desember 2007, mengisi iklim perpolitikan lokal, berdiri sebuah parlok yang diberi nama Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Agro Industri Primadona PRA
Partai politik ini lahir dari sejarah perjuangan demokratik tahun 1998. Dimulai dengan kongres Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) kedua di Aceh Besar tahun 2006, yang sekaligus membidani lahirnya Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Pada 16 Maret 2006, meski palu di DPR belum mengetok sah UUPA, pencetusan PRA sebagai partai politik lokal pertama di Aceh tetap berlangsung.
Terkait kondisi perekonomian Aceh, Sekjend PRA, Thamren Ananda menamsilkan pemerintah Aceh bak orang yang baru sembuh dari sakit. Sehingga timbul keinginan mencicipi semua jenis makanan dan minuman. “Ketika semua sudah ada di depan mata dan mencicipi, bukannya habis, tapi malah menjadi tidak enak dan mual karena kebanyakan sehingga semuanya menjadi mubazir,” kata dia.
Grassroot
Media Headlines
Latest News
Menatap Ekonomi Aceh 2009
Oleh : Asrizal Luthfi
Tahun 2009 menjadi saat-saat krusial bagi perekonomian Aceh.. Setidaknya ada dua peristiwa yang akan cukup berpengaruh, yaitu berakhirnya masa tugas BRR dan dilangsungkannya pemilu.
Seperti yang kita ketahui bersama pada bulan April 2009 BRR akan mengakhiri masa tugasnya di Aceh. Dalam rentang 2005-2008 tidak kurang Rp 60 triliun dana segar telah masuk ke Aceh. Tentunya ini merupakan kucuran dana yang sangat besar bagi pembangunan Aceh dan harus disadari bahwa pasca berakhirnya masa tugas BRR maka dana yang masuk ke Aceh tidak akan sebesar itu lagi. Selain itu belum jelasnya keberadaan dan kewenangan badan pengganti BRR sebagai badan yang melanjutkan proses rehab-rekon juga menjadi hal lain yang akan memengaruhi perekonomian Aceh di tahun 2009.
Namun demikian, sesungguhnya hal tersebut tidak juga perlu ditakuti secara berlebihan karena Aceh masih memiliki berbagai sumber pendapatan lain, mulai dari dana otonomi khusus dalam bentuk Dana Alokasi Umum hingga dana migas. Dari berbagai sumber pendanaan tersebut setidaknya Aceh pada tahun 2009 akan memiliki anggaran (APBA) sekitar 8-9 triliun. Tentunya ini merupakan dana yang cukup besar bila dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia. Sehingga yang perlu diperhatikan kedepannya adalah pada pengelolaan anggaran tersebut.
Saat ini memang masih terjadi perdebatan di DPRA terkait pengesahan APBA Aceh 2009. Tarik menarik kepentingan antar berbagai pihak terkait alokasi anggaran menjadi penyebab pedebatan terkait pengesahan APBA. Tentunya hal ini perlu diwaspadai karena dapat mengakibatkan terlambatnya pengesahan APBA Aceh 2009 yang berujung pada terlambatnya pelaksanaan pembangunan ekonomi di Aceh. Belajar dari tahun 2008 dimana pada saat itu APBA baru disahhkan pada bulan Juni 2008 sehingga kemudian mengakibatkan Pemerintah Aceh sulit merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBA 2008. Belum lagi ancaman penalti dana alokasi khusus yang bisa dikenakan ke Aceh apabila terlambat mengesahkan APBA 2009 yang mana dapat mengurangi sumber pendanaan Aceh.
Tarik-menarik kepetingan dalam pembahasan APBA tersebut bukan tidak mungkin akan mengakibatkan tidak tepatnya alokasi anggaran. Sehingga tujuan dasar APBA dalam meningkatkan perekonomian tidak tercapai.
Peristiwa kedua yang mungkin dapat mengganggu perekonomian Aceh adalah pelaksanaan Pemilu. Pelaksanaan pemilu di Aceh dengan melibatkan enam partai lokal disinyalir mengandung potensi konflik. Indikasi tersebut terlihat dari maraknya prilaku kekerasaan yang akhir-akihr ini terjadi di Aceh. Mulai dari penggranatan, pembakaran mobil, intimidasi, perobekan bendera dan baliho merupakan bukti-bukti lain yang mengindikasikan bahwa potensi konflik politik dalam pemilu di Aceh itu memang ada.
Konflik yang mungkin terjadi itu secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian Aceh. Pelaksanaan pembangunan akan sulit dilakukan, pembangunan ekonomi juga akan terhambat. Aktifitas perekonomian masyarakat juga akan sulit dilakukan akibat kondisi yang tidak kondusif.
Melihat berbagai hal di atas, memang kita tidak bisa berharap banyak terhadap perekonomian Aceh tahun 2009. Dalam artian pertumbuhan ekonomi Aceh barangkali tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya. Apalagi mempertimbangkan dampak krisis global yang secara tidak langsung juga mempengaruhi perekonomian Aceh.
Namun demikian, bukan berarti kita harus berpasrah diri. Keseriusan, kesungguhan, dan kerja keras Pemerintah Aceh (dan kita semua) akan menjadi variabel utama yang mempengaruhi perkembangan perekonomian Aceh untuk tahun 2009.
Nanggroe
Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dana hibah...
Sebanyak 2.820 keuchik (kepala desa) dan sekretaris desa didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Aceh masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)...
Pada Bulan Mei 2009, harga bernagai komoditas di Kota Banda Aceh secara umum menunjukkan kenaikan. Hal ini ditandai dengan naiknya Indek Harga Konsumen (IHK) dari 113,46 pada bulan lalu...
Daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengundang investor untuk membangun pabrik pengolahan karet alam yang bahan bakunya tersedia cukup besar di daerah itu.
“Kami telah menyediakan...
Pelanggan PLN Ranting Janarata Bener Meriah untuk sebulan terakhir hanya menunggak rekening Rp123 juta, jumlah tunggakan itu sangat wajar karena mayoritas tunggakan rekening listrik...
Menurut rencana pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air, (PLTA) Peusangan 1 dan 2 di Aceh Tengah akan dimulai pada pertengahan tahun 2010 mendatang. Proyek yang memiliki...
Nasional
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui adanya perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.
“Kita mengakui, ada...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa dana dekonsentrasi mulai Juli 2009 menyusul belum tertibnya pengelolaan dana dan aset-aset yang muncul dari dana perimbangan itu.
“...
Jakarta (AER)- Ratusan pengusaha industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Indonesia masih tetap bertahan hingga saat ini, meskipun usahanya terkena imbas krisis ekonomi...
Internasional
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengumumkan rencana reformasi sistem keuangan secara besar-besaran untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya.
Transformasi...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
More Headlines
-
Sektor pertanian di Indonesia merupakan lapangan pekerjaan yang...
-
DPR Aceh secara tegas menolak pencabutan Undang-Undang no 37...
Biro Ekonomi Setda NAD
Kolom Pakar
Oleh : Aliamin
Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu...
Wawancara
Politik, dalam wajah apa pun, tidak luput mempengaruhi sektor selainnya. Bahkan di bidang perekonomian, campur tangan politik tetap ada. Sebut saja soal proses penetapan anggaran belanja daerah yang ditengarai banyak pihak sarat akan kepentingan...
Opini
Oleh : Farid Wajidi, ST
Bagi masyarakat Indonesia, tahun ini sangatlah istimewa karena dua perhelatan akbar dilaksanakan secara beruntun. Pertama, Pemilu Legeslatif untuk memilih anggota legeslatif yang akan mengisi kursi di DPR, DPD dan...
KURS VALAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA EMAS
|






