Latest News

Irfa Ampri
• Kepala Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan

Krisis keuangan di Amerika Serikat, seperti diduga, telah menjalar menjadi krisis keuangan global; dan pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan turun menjadi 4 persen pada 2008. Dampak yang timbul cukup signifikan terhadap negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, dengan penurunan drastis pertumbuhan GDP menjadi 0,75 persen dan 1,5 persen, atau koreksi lebih dari 50 persen dari proyeksi pertumbuhan semula. Demikian pula krisis global berdampak tidak langsung terhadap negara-negara berkembang dan kawasan lainnya, termasuk kawasan Asia Timur, atau ASEAN+3 (ASEAN, Cina, Jepang, dan Korea Selatan) dengan penurunan pertumbuhan GDP menjadi sekitar 5-6 persen, atau koreksi sekitar 20 persen dari proyeksi sebelumnya.

Dari berbagai analisis dan hasil pertemuan internasional dan multilateral (G-7 dan Eurozone), dapat disimpulkan setidaknya terdapat tiga penyebab krisis, yaitu pertama, kegagalan regulator dan sistem pengawasan di negara-negara maju; kedua, kegagalan manajemen risiko pada institusi/lembaga keuangan swasta; dan ketiga, kegagalan mekanisme disiplin pasar. Berbagai solusi penyelesaian krisis telah mengemuka, seperti dari G-7 (kumpulan tujuh negara ekonomi yang paling berpengaruh), yang merekomendasikan di antaranya perlunya tindakan bersama dan selaras dari seluruh negara di dunia dalam mengatasi krisis, dan perlunya peran proaktif pemerintah suatu negara dalam menyediakan dana likuiditas untuk melindungi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan dari kebangkrutan agar arus kredit berjalan lancar.
Rekomendasi senada telah menjadi kesepakatan bersama para kepala pemerintahan 47 negara dari dua benua (Eropa dan Asia) yang baru saja menyelesaikan KTT Asia-Eropa (Asem) ketujuh di Cina. Semangat yang sama--dan inisiatif Indonesia--mendorong terealisasinya pertemuan para kepala pemerintahan ASEAN+3 yang dilaksanakan sehari sesudah KTT Asem. Para kepala pemerintahan menyepakati perlunya pembentukan dana kawasan sebagai bantalan krisis melalui percepatan realisasi pembentukan Chiang Mai Initiative Multilateralisation, atau disingkat CMIM, mulai tahun 2009. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman atas tujuan dan mekanisme CMIM yang hingga saat ini masih dalam tahapan pembahasan di kalangan ASEAN+3.
Multilateralisasi CMIM merupakan upaya bersama negara-negara ASEAN+3 untuk membentuk dana bersama (pooling of fund) kawasan yang ditujukan guna membantu negara anggota yang mengalami krisis keuangan (likuiditas). Upaya tersebut dilatarbelakangi oleh pengalaman krisis keuangan di Asia satu dekade yang lalu--ketika lamanya proses perolehan dana likuiditas dari IMF menyebabkan krisis semakin berdampak luas dengan biaya ekonomi yang besar terhadap negara-negara yang mengalami krisis. Tanggapan yang cepat berupa penyediaan dana yang dibutuhkan oleh negara anggota akan mempercepat penyelesaian krisis.
CMIM diharapkan dapat menjadi pengganti mekanisme bilateral swapantarnegara yang telah ada di lingkungan ASEAN+3, dan dana bersama disepakati pada tahap awal berjumlah US$ 80 miliar. Sekitar 80 persen dari kebutuhan dana berasal dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan, sementara sisanya ditanggung bersama oleh ASEAN sesuai dengan besaran kapasitas ekonomi masing-masing negara ASEAN. Ditambah dengan dana dari lembaga keuangan multilateral, dana bantalan krisis diperkirakan akan menjadi sekitar US$ 400 miliar. Jumlah dana bersama di atas sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan likuiditas kawasan di masa mendatang.
Bantuan pinjaman likuiditas yang disediakan secara cepat dengan persyaratan mudah merupakan tujuan utama CMIM. Dengan tersedianya dana segera yang dibutuhkan sekitar satu minggu setelah krisis yang menimpa suatu negara anggota, dan kemudian diikuti oleh bantuan likuiditas dari lembaga multilateral lainnya, diharapkan negara dimaksud dapat pulih kembali perekonomiannya dan mampu memenuhi kewajiban transaksi devisanya dalam waktu cepat dengan biaya dampak ekonomi yang rendah. Pulihnya ekonomi akan membangkitkan kembali kepercayaan para investor asing dan stakeholder terkait untuk melakukan atau melanjutkan investasi dan transaksi perdagangan. Dan diharapkan, setelah periode tertentu (misalnya enam bulan), negara dimaksud dapat mengembalikan pinjamannya kepada pengelola CMIM secara mengangsur atau membayar penuh.
Penyetoran dan penarikan pinjaman likuiditas CMIM yang berbunga rendah tersebut memerlukan sejumlah persyaratan. Antara lain pelaksanaan surveillance secara periodik, implementasi kebijakan fiskal dan moneter yang sehat, dan pembentukan kerangka supervisi untuk meyakinkan sistem keuangan yang sehat. Perlu pula dibentuk suatu mekanisme pengambilan keputusan secara cepat oleh negara-negara anggota yang pada tingkat strategis diputuskan dengan konsensus, sedangkan pada tataran operasional ditentukan dengan suara mayoritas. Demikian pula, perihal instrumen penyetoran dana, hendaknya dimungkinkan bank sentral masing-masing negara anggota pada saat tidak krisis menginvestasikan dana pada opsi investasi yang tidak mengikat.
Untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya krisis, diperlukan pula adanya penguatan fungsi deteksi dini (surveillance) yang profesional dan independen atas indikator-indikator ekonomi dunia, kawasan, dan masing-masing negara anggota. Peranan surveillance diperlukan pula ketika lembaga multilateral terlibat dalam penyediaan dana likuiditas dan pengamatan kinerja ekonomi atas negara peminjam. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan CMIM bermanfaat dan diperlukan dalam menjaga stabilitas keuangan kawasan dan meminimalkan dampak krisis melalui penyediaan tambahan pembiayaan likuiditas. Efektivitas CMIM sangat ditentukan oleh komitmen dan disiplin para negara anggota dalam memenuhi mekanisme yang disepakati bersama. *