Text Size

Kemana Parlok Menggiring Ekonomi Aceh?

Tuntutan menyejahterakan rakyat merupakan salah satu persoalan semesta yang paling purba. Kemapanan ekonomi, sebagai wajah lain dari kesejahteraan, seringkali dijadikan isu strategis dalam mencapai tujuan tertentu. Bahkan, hukum juga diproduk dari tarik ulur kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Karenanya, menyorot permasalahan yang memilin sektor ekonomi lalu menyusun strategi pemecahan yang tepat, adalah bagian terpenting dari usaha menyejahterakan rakyat. Dan tentu saja, muara akhirnya menuju kesejahteraan bangsa.

PAAS Beranjak Dari Anggaran

Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.

Meski begitu, Ghazali tak patah arang. Dia kembali menghiasi dunia percaturan politik Aceh di bawah bendera PAAS, Partai Aceh Aman Seujahtera. PAAS adalah partai politik lokal yang dideklarasikan di Banda Aceh pada 7 Juni 2007. Lalu, bagaimana gambaran PAAS tentang ekonomi Aceh? Dalam platform yang diterima AER, terdapat sebelas poin yang menjadi program ekonomi partai berlambang peta Aceh ini.

PDA Sodorkan Ekonomi Berbasis Syariat

Dulu, ulama boleh dianggap alat politik kalangan elit. Namun kini, ulama Aceh telah bangkit dan secara resmi menyuarakan jeritan rakyat melalui kendaraan politik. Lihat saja, kalangan ulama Aceh yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) sudah bersepakat dan memberikan rekomendasi pembentukan perahu berlayar politik dengan mendirikan Partai Daulat Aceh (PDA) pada 28 Februari 2008 silam.

Dengan mengusung perilaku politik berbasis ekonomi syariat, PDA hendak memberikan warna dalam menata Aceh dengan konsep syariat. ”Itu sesuai dengan misi PDA. Kami fokus pada konsep syariat Islam, terutama pada ekonomi islam yang non riba,” ujar Tgk Ali Imran, ketua harian PDA.

Ekonomi Sensitif Ala SIRA

Sepintas, akronim partai politik lokal ini mengingatkan kita pada organisasi mahasiswa penyulut sumbu referendum Aceh 1999. Kala itu, ratusan ribu massa berhasil dimobilisasi dan menyemut di Banda Aceh. Sejarah menyebut, kedatangan massa itu khusus untuk mendengar suara mahasiswa Aceh yang berhajat menutup cerita konflik. Dan suara itu diyakini bergema dari corong organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).

Tujuh tahun setelahnya, konflik berakhir. Bab referendum Aceh tenggelam bersama penekenan nota damai. Tapi SIRA tidak ikut raib. Pada tanggal 10 Desember 2007, mengisi iklim perpolitikan lokal, berdiri sebuah parlok yang diberi nama Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Agro Industri Primadona PRA

Partai politik ini lahir dari sejarah perjuangan demokratik tahun 1998. Dimulai dengan kongres Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) kedua di Aceh Besar tahun 2006, yang sekaligus membidani lahirnya Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Pada 16 Maret 2006, meski palu di DPR belum mengetok sah UUPA, pencetusan PRA sebagai partai politik lokal pertama di Aceh tetap berlangsung.

Terkait kondisi perekonomian Aceh, Sekjend PRA, Thamren Ananda menamsilkan pemerintah Aceh bak orang yang baru sembuh dari sakit. Sehingga timbul keinginan mencicipi semua jenis makanan dan minuman. “Ketika semua sudah ada di depan mata dan mencicipi, bukannya habis, tapi malah menjadi tidak enak dan mual karena kebanyakan sehingga semuanya menjadi mubazir,” kata dia.

Features:

Grassroot

Pagi itu, Hasbi terlihat sedikit rileks. Ahad, dia meliburkan diri dari rutinitas membuat tas Aceh. Usaha yang digelutinya empat tahun terakhir itu juga meliburkan 15 karyawan setiap Ahad. Disudut Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Satu, Aceh...

Media Headlines

Video
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube videoMore Videos...

Latest News

Memfokuskan Pembangunan Perekonomian Aceh

Oleh : Asrizal Luthfi

Diskusi refleksi akhir tahun 2008 yang diselenggarakan DPP PRA (Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Aceh) tentang ekonomi politik menghasilkan sebuah catatan terhadap ekonomi Aceh. Menurut Dr Nazamuddin yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi ini,

permasalahan pembangunan ekonomi Aceh saat ini adalah ketidakfokusan pemerintah dalam membangun perekonomian. Beliau menilai pemerintah Aceh harus memiliki fokus dengan mengedepankan skala prioritas dalam pembangunan ekonomi Aceh. Atau dengan kata lain pemerintah Aceh harus mempunyai (memimjam istilah yang digunakan oleh Dr Nazamuddin dalam diskusi tersebut) ‘leading sector’ dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Aceh.

Secara teoritis, keberadaan ‘leading sector’ dalam suatu perekonomian memang diperlukan. Keberadaan ’leading sector’ dibutuhkan untuk menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah. Keberadaan ‘leading sector’ ini nantinya juga akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian daerah sehingga sektor lain juga ikut bangkit dan mendapatkan manfaat. Selain itu, dengan fokusnya pengembangan perekonomian pada satu sektor atau pada satu sub sektor saja yaitu pada ‘leading sector’ juga akan memudahkan pemerintah setempat dalam menjalankan, mengontrol, mengawasi dan mengevalausi kebijakan pemerintah terhadap pengembangan sektor tersebut.

Belajar dari Gorontalo

Gorontalo merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang berhasil meningkatkan perekonomiannya dengan memfokuskan pengembangan ekonominya pada sektor tertentu saja yaitu pertanian dengan fokus pada komoditas jagung. Propinsi Gorontalo merupakan Propinsi yang tergolong muda di Indonesia. Baru pada tahun 2001, propinsi ini resmi berdiri. Namun demikian Propinsi berpenduduk sekitar 880 ribu jiwa ini tergolong maju pesat. Di bawah kepemimpinan Gubernur Fadel Muhammad, dalam jangka waktu relatif singkat yaitu sekitar dua tahun, Gorontalo berhasil menunjukkan eksistensi dan sumbangsihnya kepada Indonesia dengan menjadi salah satu pengekspor jagung ke luar daerah. Bahkan, dua bulan kemudian Gorontalo sudah mulai mengekspor jagung ke luar negeri. Hingga Agustus 2003, total jagung yang dijual ke luar Gorontalo, baik domestik maupun luar negeri, mencapai jumlah 66 ribu ton lebih.

Secara konseptual sasaran pengembangan kawasan yang dilakukan di Gorontalo adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui : 1) Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisiensi; 2) Penguatan kelembagaan petani; 3) Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengelolaan hasil, pemasaran dan penyedia jasa); 4) Pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu; 5) Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi; pendekatan pembangunan wilayah berbasis komunitas lokal menjadi acuan untuk membangun kualitas pertanian di Propinsi Gorontalo. Diharapkan dengan pendekatan ini, partisipasi aktif masyarakat terkristalisasi dalam suatu sinergitas antar grass root system hingga pembangunan sektoral bahkan antar wilayah pengembangan menuju peningkatan competitive advantage, value added, dan value changed.

Kemudian, ada keberanian dan kejelian dari pemerintah propinsi dalam melirik potensi Gorontalo. Lahan pertanian di Propinsi seluas kurang lebih 12 ribu km2 itu memang sebagian besar terdiri lahan kering. Menurut data dari Pemerintah Propinsi Gorontalo, saat ini terdapat lahan kering selaus 126 ribu ha lebih. Sementara lahan sawahnya hanya 2,8 ribu Ha.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah propinsi memutuskan untuk memfokuskan pengembangan komoditas jagung sebagai komoditas andalan di Propinsi Gorontalo. Pilihan ini tentunya cukup berani, bukan apa-apa, biasanya prioritas utama pengembangan bahan pangan adalah beras, mengikuti titik berat pembangunan pangan di tingkat nasional. Tapi, gubernur ternyata lebih memilih jagung. Pilihan pengembangan jagung sebagai komoditas unggulan salah satu juga dipengaruhi oleh kunjungannya ke Cina dimana kunjungan memberikan inspirasi kepada Gubernur untuk mengembangkan jagung di Gorontalo.

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan pengembangan jagung antara lain, di Gorontalo tersedia lahan yang sangat luas yang cocok untuk pengembangan tanaman jagung. Iklim Gorontalo juga mendukung upaya penanaman jagung. Para petani jagung Gorontalo bisa panen 2-3 kali satu tahun. Air tanah di lahan datar cukup dangkal, dengan kedalaman berkisar antara 3-8 meter. Dan dua pelabuhan, Anggrek dan Gorontalo, sangat mendukung untuk perdagangan jagung ke luar Gorontalo.

Keberanian dan kejelian pemerintah Gorontalo dalam memilih komoditas pengembangan juga diikuti dengan penyiapan industri jagung dari hulu ke hilir yang juga sudah diperhitungkan secara cermat. Pemerintah Propinsi Gorontalo menjamin ketersediaan benih unggul (hibrida dan komposit) dan pupuk dengan harga terjangkau. Pemerintah Propinsi Gorontalo juga menganggarkan dana untuk menyediakan dan membangun sarana dan prasarana yang mendukung industri jagung. Sepanjang 130 km jalan sentra produksi jagung dibangun. Demikian juga gudang/silo. Tak ketinggalan Pemerintah Propinsi Gorontalo juga mengusahakan tersedianya alat pemipil jagung dengan kapasitas 1400-2000 kg/jam.

Dan yang sangat penting dalam kebijakan jagung, Pemerintah Propinsi Gorontalo menjamin dukungan pasar atas produksi jagung yang dihasilkan petani. Salah satunya dengan menetapkan kepastian harga jagung. Saat ini, Pemerintah Propinsi Gorontalo mematok harga jual jagung dari petani sebesar Rp 700/kg dengan kadar air 17%.

Sedangkan harga gudang berselisih 100 rupiah, yakni Rp 800/kg dengan kadar air sama.Jagung Gorontalo dipasarkan keluar daerah, bahkan ke luar negeri. Untuk pasar domestik, sebagian besar jagung Gorontalo dijual ke Pulau Jawa. Sementara untuk ekspor ke laur negeri, saat ini beberapa negara sudah menajdi tujuan rutin pengiriman jagung Gorontalo. Ngara-negara tersebut adalah Malaysia, Korea, Jepang dan Philipina. Untuk pasar ekspor, Gubernur pasang target untuk memasok sekitar 1 juta ton jagung ke Korea.

Untuk mengembangkan lebih lanjut industri agribisnis jagung di Gorontalo, Pemerintah Propinsi Gorontalo telah menyusun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kelembagaan agribisnis. Kegiatan tersebut antara lain, pembentukan posko agropolitan di tingkat kecamatan, pembinaan kelompok tani, dan terbentuknya Masyarakat Agribisnis Jagung (MAJ).

Di samping itu, Pemerintah Propinsi Gorontalo juga menyusun kegiatan on farm, untuk menjamin kontinuitas hasil Produksi jagung. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah; percontohan teknologi budidaya jagung di 70 lokasi dan setiap lokasi 10 ha, pada sentra produksi jagung; pembentukan maize center dengan program show windows, selaku percontohan sumber teknologi jagung, perbaikan jagung varietas lokal, menyusun master plan yang berbasis pengembangan jagung; demplot, pemupukan dan teknologi pengolahan tanah; pemanfaatan air tanah ( 3 kali tanam dalam setahun ); dan percontohan sistem tanaman dan ternak (crop livestock system).

Aceh

Melihat RPJM Aceh 2007-2012, pada bagian arah kebijakan umum bidang ekonomi terdapat poin yang menyebutkan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah melakukan revitalisasi pertanian dan perikanan yang difokuskan pada pengembangan komoditi unggulan dan mendorong pengembangan kluster-kluster industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Melihat hal tersebut, cukup menggambarkan bahwa sebenarnya dalam rencana pembangunan Aceh dalam jangka waktu hingga tahun 2012 terdapat arah yang jelas. Namun demikian, di dalam poin tersebut belum tergambarkan cukup jelas pada komoditas unggulan mana yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi Aceh.

Berdasarkan perkembangan ekonomi Aceh per sektor hingga tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memang merupakan sektor yang mengalami perkembangan yang cukup baik. Sektor listrik, gas & air, bangunan, transportasi & komunikasi, keuangan & perbankan, dan Jasa-jasa memang mengalami perkembangan yang lebih tinggi, namun hal ini disebabkan akibat keterkaitan sektor-sektor tersebut dengan usaha rekonstruksi pasca tsunami di Aceh. Perkembangan sektor pertanian yang mencapai 4,9 persen merupakan untuk pertama kalinya melebihi tingkat produksi pada masa sebelum tsunami, dan juga jauh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan rata-rata sektor pertanian pulau Sumatera yang tercatat sebesar 2,3 persen secara keseluruhan. Selain itu sektor pertanian juga merupakan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja di Aceh yaitu sebesar 60 persen.

Apabila diperhatikan lebih jauh, pertumbuhan sektor pertanian di Aceh di dominasi oleh sub sektor perkebunan yang di ikuti oleh tanaman pangan dan perikanan. Mengamati hal tersebut mungkin pemerintah Aceh bisa mengambil salah satu komoditas yang ada di sub sektor perkebunan atau tanaman pangan untuk kemudian dijadikan prioritas dalam pengembangan ekonomi di Aceh. Tentunya kemudian dalam menentukan prioritas komoditas yang akan dikembangkan juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti ketersediaan dan kondisi lahan, ketersediaan infrastruktur, dukungan pasar dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam pengembangan komoditas tersebut, perlu dipersiapkan suatu industri dari hulu hingga ke hilir yang juga sudah diperhitungkan secara cermat sehingga manfaat yang akan ditimbulkan dari pengembangan komoditas tersebut dapat lebih besar. Industri pengolahan terhadap komoditas tersebut akan memberikan nilai tambah bagi komoditas tersebut sekaligus juga akan memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lain yang berkaitan.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah ketahanan perekonomian daerah, jangan sampai apabila sektor atau sub sektor atau komoditas yang menjadi fokus pemerintah Aceh dalam pengembangan perekonomian mengalami kelesuan maka perekonomian ikut mengalami ‘guncangan’ ekonomi yang besar. Harus dipikirkan suatu mekanisme sistem perekonomian yang baik sehingga perekonomian Aceh memiliki ketahanan yang kuat.

* Mahasiswa asal Aceh, sedang menyelesaikan studi di Teknik Planologi (Perencanaan Wilayah dan Kota) ITB Bandung

 
Move
-

Nanggroe

Top Article

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

“Dana hibah...

Sebanyak 2.820 keuchik (kepala desa) dan sekretaris desa didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Aceh masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)...

Pada Bulan Mei 2009, harga bernagai komoditas di Kota Banda Aceh secara umum menunjukkan kenaikan. Hal ini ditandai dengan naiknya Indek Harga Konsumen (IHK) dari 113,46 pada bulan lalu...

Move
-

Daerah

Top Article

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengundang investor untuk membangun pabrik pengolahan karet alam yang bahan bakunya tersedia cukup besar di daerah itu.

“Kami telah menyediakan...

Pelanggan PLN Ranting Janarata Bener Meriah untuk sebulan terakhir hanya menunggak rekening Rp123 juta, jumlah tunggakan itu sangat wajar karena mayoritas tunggakan rekening listrik...

Menurut rencana pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air, (PLTA) Peusangan 1 dan 2 di Aceh Tengah akan dimulai pada pertengahan tahun 2010 mendatang. Proyek yang memiliki...

Move
-

Nasional

Top Article

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui adanya perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.

“Kita mengakui, ada...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa dana dekonsentrasi mulai Juli 2009 menyusul belum tertibnya pengelolaan dana dan aset-aset yang muncul dari dana perimbangan itu.

“...

Jakarta (AER)- Ratusan pengusaha industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Indonesia masih tetap bertahan hingga saat ini, meskipun usahanya terkena imbas krisis ekonomi...

Move
-

Internasional

Top Article

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengumumkan rencana reformasi sistem keuangan secara besar-besaran untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya.

Transformasi...

Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...

Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...

More Headlines

Kolom Pakar

Oleh : Aliamin

Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu...

Wawancara

Politik, dalam wajah apa pun, tidak luput mempengaruhi sektor selainnya. Bahkan di bidang perekonomian, campur tangan politik tetap ada. Sebut saja soal proses penetapan anggaran belanja daerah yang ditengarai banyak pihak sarat akan kepentingan...

Opini

Oleh : Farid Wajidi, ST

Bagi masyarakat Indonesia, tahun ini sangatlah istimewa karena dua perhelatan akbar dilaksanakan secara beruntun. Pertama, Pemilu Legeslatif untuk memilih anggota legeslatif yang akan mengisi kursi di DPR, DPD dan...

KURS VALAS

DD/TT
2-Jul-2009 / 08:05 WIB
Mata Uang
Jual
Beli
 USD
10300.00  10050.00 
 SGD
7135.05  6939.05 
 HKD
1330.00  1295.70 
 CHF
9584.15  9325.15 
 GBP
16997.35  16524.35 
 AUD
8335.65  8093.65 
 JPY
107.16  103.66 
 SEK
1365.00  1320.10 
 DKK
1970.10  1900.80 
 CAD
8975.40  8717.40 
 EUR
14560.90  14177.90 
 SAR
2756.35  2670.35 
 NZD
6608.90  6386.90 

HARGA EMAS

Last Update: 2 Juli 2009

Emas Murni Rp 310.000/gram

(tanpa ongkos pembuatan)
Sumber: Toko Mas H. Harun 
        Geuchik Leumik
         Banda Aceh

Login Form