Latest News

Oleh : Farid Wajidi, ST

Krisis ekonomi global yang melanda dunia sejak pertengahan tahun 2008 telah menyebabkan perekonomian beberapa negara menjadi morat-marit. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling berat merasakan dari krisis ini. Bahkan beberapa media masa dunia mengabarkan telah terjadi beberapa kasus bunuh diri dan keluarga di negara tersebut akibat terjadinya kesulitan ekonomi.

Krisis ini disebabkan oleh rapuhnya sistem ekonomi yang selama ini digunakan dunia. Dimana setiap kajian tentang pembangunan ekonomi selalu saja didominasi oleh pandangan yang sangat materialistik. Sehingga ketika terjadinya resesi, ketidakpercayaan pasar mudah muncul dan berakibat pada mudahnya terjadi krisis ekonomi.

Indonesia juga tidak terlepas dari krisis ini. Namun, karena Indonesia tidak memiliki nilai ekspor yang besar sehingga krisis tersebut tidak begitu dirasakan seperti krisis pada tahun 2007 lalu. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengamat ekonomi, Aviliani.

Sesungguhnya sistem ekonomi yang dibangun secara bottom-up akan lebih kuat dibandingkan dengan sistem top-down. Yakni perekonomian yang dibangun dengan berbasis pada perekonomian kerakyatan. Ibaratnya seperti batang pohon, ketika akarnya menguhujam kuat ke dalam tanah, maka tiupan angin kencang pun tidak akan mampu menggoyahkan pohon apalagi menumpangkannnya.

Sistem ekonomi bottom-up dapat dibangun mulai dari masyarakat kecil. Namun, kendala yang dihadapi adalah besarnya jumlah biaya yang dibutuhkan untuk membangun perekonomian kemasyarakatan. Apalagi didorong oleh banyaknya jumlah pengangguran dan korban PHK selama krisis terjadi.

Pada dasarnya ada dua sumber dana yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal ini : (1) Pajak dengan segala jenisnya; (2) Zakat. Zakat adalah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Namun, saat ini kedua sumber tersebut terkesan kurang dimaksimalkan fungsinya. Apalagi dari jenis zakat.

Dulunya (masa kekhalifahan Islam) zakat menjadi instrument fiskal yang begitu berperan dalam mendistribusikan kesejahteraan umat sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas seorang muslim kepada Allah SWT atas rezeki-Nya. Namun, disebabkan berbagai transformasi ekonomi-politik di berbagai belahan dunia menyebabkan terjadinya pergeseran konsep zakat, terutama dalam implementasinya. Di Indonesia misalnya, zakat bagi sebagian besar peduduk yang notabene-nya mayoritas beragama Islam hanya dimaknai sebagai zakat fitrah dan zakat pertanian (padi), sehingga keriuhannya hanya terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri dan usai masa panen. Pada titik inilah, zakat lebih nampak sebagai ritual periodik dari pada anjuran Tuhan dalam rangka menyeimbangkan kesejahteraan umat manusia.

Dari metode penyaluran zakat pun, selama ini hanya bersifat charity semata (pemberian bantuan langsung), sehingga akan menyebabkan ketergantungan mustahik (penerima zakat) kepada bantuan dan menenggelamkan manusia dalam kubangan kemiskinan. Dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar, secara otomatis hanya cukup digunakan dalam jangka waktu yang sangat singkat (mungkin hanya beberapa hari atau bisa jadi cuma satu hari saja), sehingga pasca penggunaan hasil zakat itu masyarakat miskin akan tetap berada dalam keadaan subsisten.

Realitas seperti inilah yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk dari pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada. Sehingga kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian masyarakat dapat terwujud sesuai dengan harapan dan tuntunan agama.

Oleh karena itu zakat harus dikelola secara efektif tanpa menghilangkan metode penyaluran langsung secara serta-merta kepada masyarakat miskin. Dengan artian tetap menyalurkan secara langsung untuk kebutuhan tanggap darurat. Tetapi sebagian besarnya dikelola oleh lembaga zakat atau lembaga lainnya untuk kemaslahatan umat.

Dengan tidak menyalurkan secara langsung kepada masyarakat dana zakat yang terhimpun bisa menjadi modal kerja produktif yang dapat menghasilkan pendapatan rutin bagi masyarakat miskin. Modal kerja tersebut dapat digilirkan kepada masyarakat miskin, baik dalam kerangka qardhul hasan (sewa-beli), Mudharaba, Musyaraka atau dalam bentuk yang lainnya dengan maksud agar masyarakat bisa lebih produktif dan mampu mengangkat derajatnya dari seorang Mustahik menjadi seorang Muzakki (Pemberi Zakat).

Dalam kaitan dengan penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi, dalam bukunya yang fenomenal, yaitu Fiqh Zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Selain itu, pendampingan masyarakat miskin yang mempunyai karakter keterampilan yang rendah dan pendidikan yang tidak tinggi juga sangat diperlukan dalam upaya membangun community development yang efektif. Dengan demikian, nilai efektifitas dari pemberian modal kerja akan dapat dirasakan secara maksimal.

Namun sayangnya, selama ini metode tersebut sangat jarang dikerjakan oleh pengelola zakat. Dengan dalih bantuan langsung tunai (meminjam istilah pemerintah), akan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga nilai peningkatan sisi ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat akan sangat sulit dirasakan.

Melalui proses pemberdayaan masyarakat seperi ini, akan mengajarkan kepada masyarakat untuk bisa hidup mandiri tanpa adanya ketergantungan dalam bentuk apa pun kepada pihak mana pun.

Dengan meningkatnya taraf perekonomian masyarakat dengan sendirinya perekonomian nasional juga akat terangkat. Karena jumlah kebutuhan masyarakat akan meningkat sehingga menyebabkan permintaan akan meningkat. Dengan meningkatnya jumlah permintaan maka jumlah produksi pun akan meningkat. Hal ini sesuai dengan hukum pasar, “Produksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan pasar.” Dengan meningkatnya jumlah produksi secara otomatis jumlah pendapatan Negara pun akan meningkat yang membawa pada meningkatnya tingkat perekonomian nasional dan juga global. Insya Allah, (*)

Penulis adalah Manager Operasional Dompet Dhuafa Harian Aceh