Pagi itu, Hasbi terlihat sedikit rileks. Ahad, dia meliburkan diri dari rutinitas membuat tas Aceh. Usaha yang digelutinya empat tahun terakhir itu juga meliburkan 15 karyawan setiap Ahad. Disudut Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Satu, Aceh...
- Slide1
- Slide2
- Slide3
- Slide4
- Slide5
Kemana Parlok Menggiring Ekonomi Aceh?
Tuntutan menyejahterakan rakyat merupakan salah satu persoalan semesta yang paling purba. Kemapanan ekonomi, sebagai wajah lain dari kesejahteraan, seringkali dijadikan isu strategis dalam mencapai tujuan tertentu. Bahkan, hukum juga diproduk dari tarik ulur kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Karenanya, menyorot permasalahan yang memilin sektor ekonomi lalu menyusun strategi pemecahan yang tepat, adalah bagian terpenting dari usaha menyejahterakan rakyat. Dan tentu saja, muara akhirnya menuju kesejahteraan bangsa.
PAAS Beranjak Dari Anggaran
Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.
Meski begitu, Ghazali tak patah arang. Dia kembali menghiasi dunia percaturan politik Aceh di bawah bendera PAAS, Partai Aceh Aman Seujahtera. PAAS adalah partai politik lokal yang dideklarasikan di Banda Aceh pada 7 Juni 2007. Lalu, bagaimana gambaran PAAS tentang ekonomi Aceh? Dalam platform yang diterima AER, terdapat sebelas poin yang menjadi program ekonomi partai berlambang peta Aceh ini.
PDA Sodorkan Ekonomi Berbasis Syariat
Dulu, ulama boleh dianggap alat politik kalangan elit. Namun kini, ulama Aceh telah bangkit dan secara resmi menyuarakan jeritan rakyat melalui kendaraan politik. Lihat saja, kalangan ulama Aceh yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) sudah bersepakat dan memberikan rekomendasi pembentukan perahu berlayar politik dengan mendirikan Partai Daulat Aceh (PDA) pada 28 Februari 2008 silam.
Dengan mengusung perilaku politik berbasis ekonomi syariat, PDA hendak memberikan warna dalam menata Aceh dengan konsep syariat. ”Itu sesuai dengan misi PDA. Kami fokus pada konsep syariat Islam, terutama pada ekonomi islam yang non riba,” ujar Tgk Ali Imran, ketua harian PDA.
Ekonomi Sensitif Ala SIRA
Sepintas, akronim partai politik lokal ini mengingatkan kita pada organisasi mahasiswa penyulut sumbu referendum Aceh 1999. Kala itu, ratusan ribu massa berhasil dimobilisasi dan menyemut di Banda Aceh. Sejarah menyebut, kedatangan massa itu khusus untuk mendengar suara mahasiswa Aceh yang berhajat menutup cerita konflik. Dan suara itu diyakini bergema dari corong organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).
Tujuh tahun setelahnya, konflik berakhir. Bab referendum Aceh tenggelam bersama penekenan nota damai. Tapi SIRA tidak ikut raib. Pada tanggal 10 Desember 2007, mengisi iklim perpolitikan lokal, berdiri sebuah parlok yang diberi nama Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Agro Industri Primadona PRA
Partai politik ini lahir dari sejarah perjuangan demokratik tahun 1998. Dimulai dengan kongres Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) kedua di Aceh Besar tahun 2006, yang sekaligus membidani lahirnya Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Pada 16 Maret 2006, meski palu di DPR belum mengetok sah UUPA, pencetusan PRA sebagai partai politik lokal pertama di Aceh tetap berlangsung.
Terkait kondisi perekonomian Aceh, Sekjend PRA, Thamren Ananda menamsilkan pemerintah Aceh bak orang yang baru sembuh dari sakit. Sehingga timbul keinginan mencicipi semua jenis makanan dan minuman. “Ketika semua sudah ada di depan mata dan mencicipi, bukannya habis, tapi malah menjadi tidak enak dan mual karena kebanyakan sehingga semuanya menjadi mubazir,” kata dia.
Features:
Grassroot
Media Headlines
Video
.thumbnail.jpg "Pidato SBY")
Latest News
Aceh dan Kebijakan Stimulus Fiskal
Oleh: Asrizal Luthfi
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal untuk mengantisipasi pengaruh krisis ekonomi global di Indonesia. Pemerintah menyediakan anggaran stimulus fiskal sebesar Rp 73,1 Triliun. Dari Keseluruhan anggaran yang disediakan, Rp Rp 10,2 triliun diantaranya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, dari Rp 10,2 triliun tersebut, hanya Rp 7,37 triliun yang akan digunakan secara langsung untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan sisanya sekitar Rp 2,83 triliun digunakan untuk kebutuhan lain seperti subsidi minyak goreng dan obat generik
Diharapkan, anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut dapat menyediakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Ide untuk melaksanakan stimulus fiskal ini, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Franklin D Roosevelt (FDR) yang menciptakan ’The New Deal’ untuk mengatasi krisis ekonomi (atau yang lebih dikenal saat itu dengan The Great Depression) yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1930.
Salah satu program The New Deal adalah menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui proyek-proyek pekerjaan umum di hampir seluruh bagian Amerika Serikat. Sejarah menunjukkan bahwa ’The New Deal’ terbukti mampu mengatasi The Great Depression. Salah satu proyek pekerjaan umum yang dicanangkan FDR adalah Tennessee Valley Authority (TVA), yaitu pembangunan dam di Sungai Tennessee dan belasan proyek hidroelektrik di kawasan Tennessee. Proyek tersebut mampu menghasilkan sumber listrik, menciptakan hampir 30.000 lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawasan Tennessee.
Prinsip penting dalam program-program yang dikembangkan pemerintahan FDR dalam mengatasi The Great Depression adalah intervensi pemerintah pada ekonomi pasar bebas. Prinsip itu merupakan implementasi dari nasihat John Maynard Keynes yang interventionist government policy. Keynesian economics ini pulalah yang diaplikasikan berbagai pemerintahan di dunia saat ini, termasuk Indonesia dengan kebijakan stimulus fiskalnya untuk mengatasi dampak krisis ekonomi global yang mendera perekonomian dalam negeri.
Dampaknya Terhadap Aceh
Nanggroe Aceh Darussalam sebagai penerima anggaran stimulus fiskal, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 18,9 miliar dengan rincian Rp 13.808.429.000 pada Departemen Pekerjaan Umum, Rp 1.100.000.000 pada Departemen Energi Sumber Daya dan Mineral, dan Rp 4.000.000.000 pada Departemen Perdagangan. Anggaran stimulus fiskal tersebut tidak akan diberikan pada daerah secara langsung tetapi akan dikelola oleh pusat melalui departemen teknis terkait.
Anggaran stimulus fiskal ini apabila dikelola dengan baik maka, secara teoritik, akan membantu perekonomian di daerah, termasuk Aceh. Menurut Kompas 6/02/2009, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18,9 miliar, dengan asumsi satu lapangan kerja baru membutuhkan investasi senilai Rp 7,37 juta, diperkirakan akan tercipta 2.564 lapangan kerja baru. Ini belum memperhitungkan lapangan kerja baru tidak langsung yang diperkirakan jumlahnya bisa mencapai dua kali lebih besar dari lapangan kerja langsung.
Adanya anggaran stimulus fiskal ini bagi Aceh tentunya merupakan suatu hal yang menggembirakan karena pada tahun 2009 ini proses rehab rekon di Aceh akan berakhir. Stimulus fiskal ini diharapkan mampu menutupi sedikit dampak penurunan aktifitas rehab rekon di Aceh yang menyerap banyak tenaga kerja.
Namun, dampak stimulus fiskal ini tentunya masih menjadi sebuah harapan yang harus diperjuangkan. Implementasi pelaksanaan proyek di lapangan menjadi hal yang paling menentukan dalam tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan stimulus fiskal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh ekonom senior, Fadhil Hasan, bahwa kemampuan pelaksana di departemen teknis dalam menyerap tambahan dana sebesar itu akan menjadi kendala. Sebagai contoh, anggaran infrastruktur tahun lalu masih banyak tersisa. Apalagi, sekarang ditambah keraguan terhadap pnyrapan yang rendah semakin besar.
Selain itu, berbagai hambatan juga dapat terjadi di dalam pelaksanaan proyek. Permasalahan yang sering dijumpai dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia adalah dalam hal pertanahan. Banyak proyek-proyek besar seperti jalan, bandara, bendungan dan lain sebagainya pada awalnya telah direncanakan tetapi terhambat karena masalah tanah. Di Aceh sendiri hal ini dapat kita jumpai seperti pada pelaksanaan proyek pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh USAID.
Hambatan lain yang juga mungkin akan terjadi adalah kondisi sosial politik Aceh yang akan mengalami peningkatan pada tahun 2009. Pertarungan elit politik lokal diperkirakan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden akan meningkat sehingga bukan tidak mungkin akan mengganggu implementasi pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.
Disamping itu, dalam pelaksanaan proyek tersebut juga perlu direncanakan secara baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Stimulus fiskal dalam bentuk proyek infrastruktur juga diharapkan tidak sekedar membuka lapangan kerja tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang tepat guna bagi masyarakat setempat serta dengan kualitas infrastruktur yang baik pula.
Semoga saja, kebijakan stimulus fiskal ini dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global yang mendera Indonesia dan Aceh.
Move
Nanggroe
Top Article
Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dana hibah...
Sebanyak 2.820 keuchik (kepala desa) dan sekretaris desa didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Aceh masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)...
Pada Bulan Mei 2009, harga bernagai komoditas di Kota Banda Aceh secara umum menunjukkan kenaikan. Hal ini ditandai dengan naiknya Indek Harga Konsumen (IHK) dari 113,46 pada bulan lalu...
Move
Daerah
Top Article
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengundang investor untuk membangun pabrik pengolahan karet alam yang bahan bakunya tersedia cukup besar di daerah itu.
“Kami telah menyediakan...
Pelanggan PLN Ranting Janarata Bener Meriah untuk sebulan terakhir hanya menunggak rekening Rp123 juta, jumlah tunggakan itu sangat wajar karena mayoritas tunggakan rekening listrik...
Menurut rencana pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air, (PLTA) Peusangan 1 dan 2 di Aceh Tengah akan dimulai pada pertengahan tahun 2010 mendatang. Proyek yang memiliki...
Move
Nasional
Top Article
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui adanya perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.
“Kita mengakui, ada...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa dana dekonsentrasi mulai Juli 2009 menyusul belum tertibnya pengelolaan dana dan aset-aset yang muncul dari dana perimbangan itu.
“...
Jakarta (AER)- Ratusan pengusaha industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Indonesia masih tetap bertahan hingga saat ini, meskipun usahanya terkena imbas krisis ekonomi...
Move
Internasional
Top Article
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengumumkan rencana reformasi sistem keuangan secara besar-besaran untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya.
Transformasi...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
More Headlines
-
Sektor pertanian di Indonesia merupakan lapangan pekerjaan yang...
-
DPR Aceh secara tegas menolak pencabutan Undang-Undang no 37...
Biro Ekonomi Setda NAD
Kolom Pakar
Oleh : Aliamin
Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu...
Wawancara
Politik, dalam wajah apa pun, tidak luput mempengaruhi sektor selainnya. Bahkan di bidang perekonomian, campur tangan politik tetap ada. Sebut saja soal proses penetapan anggaran belanja daerah yang ditengarai banyak pihak sarat akan kepentingan...
Opini
Oleh : Farid Wajidi, ST
Bagi masyarakat Indonesia, tahun ini sangatlah istimewa karena dua perhelatan akbar dilaksanakan secara beruntun. Pertama, Pemilu Legeslatif untuk memilih anggota legeslatif yang akan mengisi kursi di DPR, DPD dan...
KURS VALAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA EMAS
|