Pagi itu, Hasbi terlihat sedikit rileks. Ahad, dia meliburkan diri dari rutinitas membuat tas Aceh. Usaha yang digelutinya empat tahun terakhir itu juga meliburkan 15 karyawan setiap Ahad. Disudut Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Satu, Aceh...
- Slide1
- Slide2
- Slide3
- Slide4
- Slide5
Kemana Parlok Menggiring Ekonomi Aceh?
Tuntutan menyejahterakan rakyat merupakan salah satu persoalan semesta yang paling purba. Kemapanan ekonomi, sebagai wajah lain dari kesejahteraan, seringkali dijadikan isu strategis dalam mencapai tujuan tertentu. Bahkan, hukum juga diproduk dari tarik ulur kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Karenanya, menyorot permasalahan yang memilin sektor ekonomi lalu menyusun strategi pemecahan yang tepat, adalah bagian terpenting dari usaha menyejahterakan rakyat. Dan tentu saja, muara akhirnya menuju kesejahteraan bangsa.
PAAS Beranjak Dari Anggaran
Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.
Meski begitu, Ghazali tak patah arang. Dia kembali menghiasi dunia percaturan politik Aceh di bawah bendera PAAS, Partai Aceh Aman Seujahtera. PAAS adalah partai politik lokal yang dideklarasikan di Banda Aceh pada 7 Juni 2007. Lalu, bagaimana gambaran PAAS tentang ekonomi Aceh? Dalam platform yang diterima AER, terdapat sebelas poin yang menjadi program ekonomi partai berlambang peta Aceh ini.
PDA Sodorkan Ekonomi Berbasis Syariat
Dulu, ulama boleh dianggap alat politik kalangan elit. Namun kini, ulama Aceh telah bangkit dan secara resmi menyuarakan jeritan rakyat melalui kendaraan politik. Lihat saja, kalangan ulama Aceh yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) sudah bersepakat dan memberikan rekomendasi pembentukan perahu berlayar politik dengan mendirikan Partai Daulat Aceh (PDA) pada 28 Februari 2008 silam.
Dengan mengusung perilaku politik berbasis ekonomi syariat, PDA hendak memberikan warna dalam menata Aceh dengan konsep syariat. ”Itu sesuai dengan misi PDA. Kami fokus pada konsep syariat Islam, terutama pada ekonomi islam yang non riba,” ujar Tgk Ali Imran, ketua harian PDA.
Ekonomi Sensitif Ala SIRA
Sepintas, akronim partai politik lokal ini mengingatkan kita pada organisasi mahasiswa penyulut sumbu referendum Aceh 1999. Kala itu, ratusan ribu massa berhasil dimobilisasi dan menyemut di Banda Aceh. Sejarah menyebut, kedatangan massa itu khusus untuk mendengar suara mahasiswa Aceh yang berhajat menutup cerita konflik. Dan suara itu diyakini bergema dari corong organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).
Tujuh tahun setelahnya, konflik berakhir. Bab referendum Aceh tenggelam bersama penekenan nota damai. Tapi SIRA tidak ikut raib. Pada tanggal 10 Desember 2007, mengisi iklim perpolitikan lokal, berdiri sebuah parlok yang diberi nama Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Agro Industri Primadona PRA
Partai politik ini lahir dari sejarah perjuangan demokratik tahun 1998. Dimulai dengan kongres Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) kedua di Aceh Besar tahun 2006, yang sekaligus membidani lahirnya Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Pada 16 Maret 2006, meski palu di DPR belum mengetok sah UUPA, pencetusan PRA sebagai partai politik lokal pertama di Aceh tetap berlangsung.
Terkait kondisi perekonomian Aceh, Sekjend PRA, Thamren Ananda menamsilkan pemerintah Aceh bak orang yang baru sembuh dari sakit. Sehingga timbul keinginan mencicipi semua jenis makanan dan minuman. “Ketika semua sudah ada di depan mata dan mencicipi, bukannya habis, tapi malah menjadi tidak enak dan mual karena kebanyakan sehingga semuanya menjadi mubazir,” kata dia.
Features:
Grassroot
Media Headlines
Video
.thumbnail.jpg "Pidato SBY")
Latest News
Gubernur Sayangkan Sabang Belum Miliki Pelabuhan Internasional
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf menyayangkan kawasan Sabang hingga kini belum memiliki pelabuhan internasional. Padahal, lokasinya berada daerah paling barat wilayah Republik Indonesia (RI).
Pihaknya menilai, pemerintah pusat dinilai belum serius dan konsisten mengembangkan kawasan Sabang sesuai penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Sejak masa darurat militer diterapkan di Aceh pada 2003 hingga saat ini, pelabuhan bebas atau free port Sabang tertutup untuk kapal dagang asing.
Ironisnya, sekira 60 ribu kapal setiap tahunnya melewati kawasan Selat Malaka yang berdekatan dengan Pulau Sabang. Dari 60 ribu kapal tersebut, sebanyak 30 persen merupakan kapal kontainer. Ini artinya, potensi bisnis dan perdagangan di kawasan tersebut sangat besar, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sabang maupun Propinsi NAD.
"Sudah banyak investasi yang terhambat meski minat investor sendiri tinggi. Hal ini karena infrastruktur regulasi, infrastruktur fisik seperti jalan, hotel, listrik, maupun pelabuhan belum memenuhi standar yang layak, baik nasional apalagi internasional. Aneh sekali, sebab Sabang adalah pintu masuk atau pintu gerbang wilayah RI dari barat,'' ujar Irwandi saat memberikan sambutan di Seminar Menggerakkan Kawasan Sabang Sesuai Statusnya, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (19/5/2009).
Irwandi menjelaskan, pada April 2009, pemda setempat bersama Pemprov NAD menandatangani kontrak kerja sama dengan investor dari Malaysia untuk menangani penyulingan minyak mentah di kawasan tersebut. Nilai investasinya dalam MoU sebesar Rp70 triliun, dengan durasi kontrak 20 tahun. Tadinya, kata dia, pihak investor meminta masa kontrak berlangsung 30 tahun, namun berkat negoisasi pemda, maka disepakati hanya 20 tahun.
Kemudian, dalam MoU tersebut, Irwandi menjelaskan, pihak investor berbagi saham (sharing) dengan pemda setempat dengan memberikan prosentase saham 65 persen. Pemda hanya memberikan izin serta penyediaan pulau yang berdekatan dengan lokasi penyulingan minyak mentah.
"Bayangkan ada investor yang baik kayak gini. Kalau tidak segera dimanfaatkan, maka pemerintah pusat perlu memperhatikan hal ini,'' ujar Irwandi.
Supaya potensi Sabang ke depan dapat dimanfaatkan secara optimal, Irwandi menjabarkan ada tiga hal penting. Pertama, sosialisasi status Kawasan Sabang ke seluruh instansi terkait di pemerintah pusat, sehingga tidak menghambat di pelaksanaannya. ''Jangan sampai status Sabang hanya diketahui warga setempat atau di Propinsi NAD saja,'' katanya.
Kedua, pemahaman terhadap UU No 37 mengenai pelabuhan internasional. Sudah saatnya, pemerintah pusat menganggarkan dana untuk membangun pelabuhan tersebut, agar kapal-kapal yang melewati Selat Malaka dapat bersandar ke Sabang, dan tidak hanya ke Singapura.
"Dan hal penting ketiga, yakni segera merealisasikan pengalihan aset-aset milik Pelindo kepada Pemprov Aceh, di mana sekarang posisinya ada di Depkeu,'' ujar Irwandi.
Pihaknya berharap banyak, pemerintah pusat meningkatkan perhatian pascaperjanjian perdamaian di Aceh pada 2005 lalu, supaya kesejahteraan warga Aceh sejajar dengan warga di Pulau Jawa atau pulau lain.
Pada kesempatan yang sama Deputi Menko Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan Sabang adalah daerah yang tak terpisah dari NKRI. Namun daerah ini bebas dari kepabeanan. Karena itu perlu mendorong status Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Terkait soal belum terbitnya PP sebagai pelaksana UU No 37/2000 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, Irawady mengatakan draft PP tersebut sudah dilimpahkan ke Depdagri.
Menurut dia ada tiga persoalan yang harus segera diselesaikan supaya status Sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdaganan bebas terwujud. Pertama, pelimpahan wewenang perdagangan, perindustrian, pariwisata, lingkungan hidup dan penanaman modal dari pemerintah pusat kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS). Kedua, penguatan kelembagaan artinya struktur pelaksana kawasan Sabang di bawah DKS harus dilengkapi.
Ketiga, anggaran yang masih sangat minim. Dari total Rp11,04 triliun yang dibutuhkan, baru terealisasi Rp1,2 triliun. Namun demikian, menurtut Irawady, sumber pendanaan ini tidak hanya berasal dari APBN, dan APBD, tetapi juga bisa dari sumber pendanaan lain. (Rz/Oz)
Move
Nanggroe
Top Article
Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dana hibah...
Sebanyak 2.820 keuchik (kepala desa) dan sekretaris desa didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Aceh masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)...
Pada Bulan Mei 2009, harga bernagai komoditas di Kota Banda Aceh secara umum menunjukkan kenaikan. Hal ini ditandai dengan naiknya Indek Harga Konsumen (IHK) dari 113,46 pada bulan lalu...
Move
Daerah
Top Article
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengundang investor untuk membangun pabrik pengolahan karet alam yang bahan bakunya tersedia cukup besar di daerah itu.
“Kami telah menyediakan...
Pelanggan PLN Ranting Janarata Bener Meriah untuk sebulan terakhir hanya menunggak rekening Rp123 juta, jumlah tunggakan itu sangat wajar karena mayoritas tunggakan rekening listrik...
Menurut rencana pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air, (PLTA) Peusangan 1 dan 2 di Aceh Tengah akan dimulai pada pertengahan tahun 2010 mendatang. Proyek yang memiliki...
Move
Nasional
Top Article
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui adanya perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.
“Kita mengakui, ada...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa dana dekonsentrasi mulai Juli 2009 menyusul belum tertibnya pengelolaan dana dan aset-aset yang muncul dari dana perimbangan itu.
“...
Jakarta (AER)- Ratusan pengusaha industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Indonesia masih tetap bertahan hingga saat ini, meskipun usahanya terkena imbas krisis ekonomi...
Move
Internasional
Top Article
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengumumkan rencana reformasi sistem keuangan secara besar-besaran untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya.
Transformasi...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
More Headlines
-
Sektor pertanian di Indonesia merupakan lapangan pekerjaan yang...
-
DPR Aceh secara tegas menolak pencabutan Undang-Undang no 37...
Biro Ekonomi Setda NAD
Kolom Pakar
Oleh : Aliamin
Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu...
Wawancara
Politik, dalam wajah apa pun, tidak luput mempengaruhi sektor selainnya. Bahkan di bidang perekonomian, campur tangan politik tetap ada. Sebut saja soal proses penetapan anggaran belanja daerah yang ditengarai banyak pihak sarat akan kepentingan...
Opini
Oleh : Farid Wajidi, ST
Bagi masyarakat Indonesia, tahun ini sangatlah istimewa karena dua perhelatan akbar dilaksanakan secara beruntun. Pertama, Pemilu Legeslatif untuk memilih anggota legeslatif yang akan mengisi kursi di DPR, DPD dan...
KURS VALAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA EMAS
|