Pagi itu, Hasbi terlihat sedikit rileks. Ahad, dia meliburkan diri dari rutinitas membuat tas Aceh. Usaha yang digelutinya empat tahun terakhir itu juga meliburkan 15 karyawan setiap Ahad. Disudut Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Satu, Aceh...
- Slide1
- Slide2
- Slide3
- Slide4
- Slide5
Kemana Parlok Menggiring Ekonomi Aceh?
Tuntutan menyejahterakan rakyat merupakan salah satu persoalan semesta yang paling purba. Kemapanan ekonomi, sebagai wajah lain dari kesejahteraan, seringkali dijadikan isu strategis dalam mencapai tujuan tertentu. Bahkan, hukum juga diproduk dari tarik ulur kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Karenanya, menyorot permasalahan yang memilin sektor ekonomi lalu menyusun strategi pemecahan yang tepat, adalah bagian terpenting dari usaha menyejahterakan rakyat. Dan tentu saja, muara akhirnya menuju kesejahteraan bangsa.
PAAS Beranjak Dari Anggaran
Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.
Meski begitu, Ghazali tak patah arang. Dia kembali menghiasi dunia percaturan politik Aceh di bawah bendera PAAS, Partai Aceh Aman Seujahtera. PAAS adalah partai politik lokal yang dideklarasikan di Banda Aceh pada 7 Juni 2007. Lalu, bagaimana gambaran PAAS tentang ekonomi Aceh? Dalam platform yang diterima AER, terdapat sebelas poin yang menjadi program ekonomi partai berlambang peta Aceh ini.
PDA Sodorkan Ekonomi Berbasis Syariat
Dulu, ulama boleh dianggap alat politik kalangan elit. Namun kini, ulama Aceh telah bangkit dan secara resmi menyuarakan jeritan rakyat melalui kendaraan politik. Lihat saja, kalangan ulama Aceh yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) sudah bersepakat dan memberikan rekomendasi pembentukan perahu berlayar politik dengan mendirikan Partai Daulat Aceh (PDA) pada 28 Februari 2008 silam.
Dengan mengusung perilaku politik berbasis ekonomi syariat, PDA hendak memberikan warna dalam menata Aceh dengan konsep syariat. ”Itu sesuai dengan misi PDA. Kami fokus pada konsep syariat Islam, terutama pada ekonomi islam yang non riba,” ujar Tgk Ali Imran, ketua harian PDA.
Ekonomi Sensitif Ala SIRA
Sepintas, akronim partai politik lokal ini mengingatkan kita pada organisasi mahasiswa penyulut sumbu referendum Aceh 1999. Kala itu, ratusan ribu massa berhasil dimobilisasi dan menyemut di Banda Aceh. Sejarah menyebut, kedatangan massa itu khusus untuk mendengar suara mahasiswa Aceh yang berhajat menutup cerita konflik. Dan suara itu diyakini bergema dari corong organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).
Tujuh tahun setelahnya, konflik berakhir. Bab referendum Aceh tenggelam bersama penekenan nota damai. Tapi SIRA tidak ikut raib. Pada tanggal 10 Desember 2007, mengisi iklim perpolitikan lokal, berdiri sebuah parlok yang diberi nama Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Agro Industri Primadona PRA
Partai politik ini lahir dari sejarah perjuangan demokratik tahun 1998. Dimulai dengan kongres Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) kedua di Aceh Besar tahun 2006, yang sekaligus membidani lahirnya Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Pada 16 Maret 2006, meski palu di DPR belum mengetok sah UUPA, pencetusan PRA sebagai partai politik lokal pertama di Aceh tetap berlangsung.
Terkait kondisi perekonomian Aceh, Sekjend PRA, Thamren Ananda menamsilkan pemerintah Aceh bak orang yang baru sembuh dari sakit. Sehingga timbul keinginan mencicipi semua jenis makanan dan minuman. “Ketika semua sudah ada di depan mata dan mencicipi, bukannya habis, tapi malah menjadi tidak enak dan mual karena kebanyakan sehingga semuanya menjadi mubazir,” kata dia.
Features:
Grassroot
Media Headlines
Video
.thumbnail.jpg "Pidato SBY")
Latest News
Nanggroe
 Dana Hibah Tidak Sesuai Kebutuhan MasyarakatSejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. “Dana hibah beberapa instansi Kabupaten/kota itu kami nilai belum tepat sasaran, sehingga akan menimbulkan pembengkakan pada APBK,” kata Pjs. Koordinator GeRak Aceh, Askalani di Banda Aceh. Penyusunan anggaran belanja hibah dalam APBK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.32/2008 tentang “Pedoman Penyusunan Anggaran APBD tahun anggaran 2009″. Dana hibah tersebut diperuntukkan kepada beberapa instansi vertikal yaitu TNI, Polri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan dan Intelijen. “Ini berpeluang menggerogoti APBD dan terkesan tidak tepat sasaran yang ingin capai,” kata Askalani usai menunjukkan hasil temuan makin meningkatnya anggaran belanja untuk dana hibah. |
Dana Hibah Tidak Sesuai Kebutuhan MasyarakatSejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. “Dana hibah beberapa instansi Kabupaten/kota itu kami nilai belum tepat sasaran, sehingga akan menimbulkan pembengkakan pada APBK,” kata Pjs. Koordinator GeRak Aceh, Askalani di Banda Aceh. Penyusunan anggaran belanja hibah dalam APBK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.32/2008 tentang “Pedoman Penyusunan Anggaran APBD tahun anggaran 2009″. Dana hibah tersebut diperuntukkan kepada beberapa instansi vertikal yaitu TNI, Polri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan dan Intelijen. “Ini berpeluang menggerogoti APBD dan terkesan tidak tepat sasaran yang ingin capai,” kata Askalani usai menunjukkan hasil temuan makin meningkatnya anggaran belanja untuk dana hibah. |
2.820 Keuchik Didaftarkan Jamsostek Di AcehSebanyak 2.820 keuchik (kepala desa) dan sekretaris desa didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Aceh masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Cabang Banda Aceh. Kepala PT. Jamsostek Cabang Banda Aceh, Fakhnidar Hamid di Banda Aceh, Kamis [18/06], mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima pendaftaran keuchik dan sekdes dari Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. Para perangkat desa itu berasal dari Kabupaten Aceh Besar sebanyak 1.266 orang dan Kabupaten Pidie 1.554 orang. “Mereka mendapatkan tiga program pada PT Jamsostek antara lain jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja,” katanya. Sementara itu untuk jaminan pemeliharaan kesehatan para pamong desa itu tidak terdaftar. PT. Jamsostek Cabang Banda Aceh membawahi lima kabupaten/kota yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, dan Pidie Jaya. |
Banda Aceh Inflasi 0,63%Pada Bulan Mei 2009, harga bernagai komoditas di Kota Banda Aceh secara umum menunjukkan kenaikan. Hal ini ditandai dengan naiknya Indek Harga Konsumen (IHK) dari 113,46 pada bulan lalu menjadi 114,18 pada bulan ini atau terjadi inflasi sebesar 0,63 persen. Sedangkan inflasi year on year untuk Kota Banda Aceh sebesar 6,13 persen. "Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh secara umum disebabkan oleh kenaikan harga hampir pada semua kelompok dan subkelompok barang dan jasa," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Iskandar Asyeik di Banda Aceh, Senin (1/6). |
 Pencabutan Status Freeport Sabang Terus Menuai PenolakanPenolakan terhadap rencana pemerintah yang akan mencabut status Pelabuhan Bebas Sabang terus berlanjut. Baik dari kalangan pejabat daerah, anggota legislatif maupun warga Sabang. “Meskipun pencabutan wilayah pelabuhan bebas Sabang juga pernah terjadi pada era 90-an, namun rencana pencabutan tersebut tetap dinilai akan menjerumuskan masyarakat Sabang pada jurang kemiskinan. Karena sampai saat ini, roda perekonomian termasuk nasib ratusan buruh pelabuhan juga bertumpu pada aktivitas pelabuhan bebas Sabang,” ujar Sekretaris Koperasi Buruh Sabang Tiopan AP, Jumat (29/5). |
Pemerintah Aceh Kewalahan Tampung Proposal Modal UsahaPemerintah Propinsi (Pemprop) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kewalahan menampung banyaknya proposal permohonan modal pengembangan usaha dari masyarakat. Bahkan hingga 31 Maret 2009 jumlahnya mencapai 7.000 proposal. Padahal, anggaran yang tersedia di Pemprop NAD sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, berdasarkan informasi yang diterima MedanBisnis, Selasa (26/5), Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terpaksa menyurati para bupati dan walikota di NAD. Isinya, agar memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa kondisi anggaran untuk modal usaha tersebut tidak tersedia di kantor gubernur. |
Pemerintah Aceh Kewalahan Tampung Proposal Modal UsahaPemerintah Propinsi (Pemprop) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kewalahan menampung banyaknya proposal permohonan modal pengembangan usaha dari masyarakat. Bahkan hingga 31 Maret 2009 jumlahnya mencapai 7.000 proposal. Padahal, anggaran yang tersedia di Pemprop NAD sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, berdasarkan informasi yang diterima MedanBisnis, Selasa (26/5), Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terpaksa menyurati para bupati dan walikota di NAD. Isinya, agar memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa kondisi anggaran untuk modal usaha tersebut tidak tersedia di kantor gubernur. |
 Gubernur Sayangkan Sabang Belum Miliki Pelabuhan InternasionalGubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf menyayangkan kawasan Sabang hingga kini belum memiliki pelabuhan internasional. Padahal, lokasinya berada daerah paling barat wilayah Republik Indonesia (RI). |
 Sektor Pariwisata Berpotensi Kurangi Angka PengangguranGubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, pengembangan industri pariwisata di tanah “Serambi Mekah” saat ini berkembang pesat. Sehingga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di daerah itu. “Pengembangan sektor wisata yang bernuansa Islami berkembang pesat, sehingga sektor tersebut dapat memperkecil angka pengangguran di daerah ini,” kata Irwandi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Pariwisata Aceh, H Mirzan Fuadi, pada Rakor Pariwisata di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis (14/5). |
 Penerbagan Perintis Mulai BeroperasiPenerbangan perintis yang menghubungkan sejumlah bandara di Aceh kembali beroperasi. Maskapai Penerbangan Nusantara Buana Air (NBA) yang terpilih sebagai pemenang tender perintis, dilaporkan mulai terbang sejak Senin (11/5). |
Move
Nanggroe
Top Article
Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dana hibah...
Sebanyak 2.820 keuchik (kepala desa) dan sekretaris desa didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Aceh masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)...
Pada Bulan Mei 2009, harga bernagai komoditas di Kota Banda Aceh secara umum menunjukkan kenaikan. Hal ini ditandai dengan naiknya Indek Harga Konsumen (IHK) dari 113,46 pada bulan lalu...
Move
Daerah
Top Article
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengundang investor untuk membangun pabrik pengolahan karet alam yang bahan bakunya tersedia cukup besar di daerah itu.
“Kami telah menyediakan...
Pelanggan PLN Ranting Janarata Bener Meriah untuk sebulan terakhir hanya menunggak rekening Rp123 juta, jumlah tunggakan itu sangat wajar karena mayoritas tunggakan rekening listrik...
Menurut rencana pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air, (PLTA) Peusangan 1 dan 2 di Aceh Tengah akan dimulai pada pertengahan tahun 2010 mendatang. Proyek yang memiliki...
Move
Nasional
Top Article
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui adanya perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.
“Kita mengakui, ada...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa dana dekonsentrasi mulai Juli 2009 menyusul belum tertibnya pengelolaan dana dan aset-aset yang muncul dari dana perimbangan itu.
“...
Jakarta (AER)- Ratusan pengusaha industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Indonesia masih tetap bertahan hingga saat ini, meskipun usahanya terkena imbas krisis ekonomi...
Move
Internasional
Top Article
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengumumkan rencana reformasi sistem keuangan secara besar-besaran untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya.
Transformasi...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
More Headlines
-
Sektor pertanian di Indonesia merupakan lapangan pekerjaan yang...
-
DPR Aceh secara tegas menolak pencabutan Undang-Undang no 37...
Biro Ekonomi Setda NAD
Kolom Pakar
Oleh : Aliamin
Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu...
Wawancara
Politik, dalam wajah apa pun, tidak luput mempengaruhi sektor selainnya. Bahkan di bidang perekonomian, campur tangan politik tetap ada. Sebut saja soal proses penetapan anggaran belanja daerah yang ditengarai banyak pihak sarat akan kepentingan...
Opini
Oleh : Farid Wajidi, ST
Bagi masyarakat Indonesia, tahun ini sangatlah istimewa karena dua perhelatan akbar dilaksanakan secara beruntun. Pertama, Pemilu Legeslatif untuk memilih anggota legeslatif yang akan mengisi kursi di DPR, DPD dan...
KURS VALAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA EMAS
|