Latest News

Satu langkah mulia Pemerintah Aceh tahun 2009 adalah meluncurkan Alokasi Dana Gampong (ADG) setiap gampong (desa) Rp 100 juta. Dana sejumlah itu ditambah dengan ADG dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 50 juta. Jadi, tiap gampong menerima ADG tak kurang Rp 150 juta. Meski sebelumnya ada kabupaten/kota yang telah lebih dulu memulai, namun Program Pemerintah Aceh ini tetap dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan. Ini merupakan hal baru dan berlaku seluruh Aceh. Kabupaten Abdya misalnya, ada gampong yang mendapat ADG mencapai Rp 300 juta.

Sebenarnya, gagasan tersebut bukanlah gagasan baru.

Ketika teman-teman pekerja baitul qiradh mendiskusikan pengembangan baitul qiradh berbasis gampong di seluruh Aceh pada tahun 1995, ide serupa juga sempat mencuat. Muncul harapan agar pemerintah lokal dapat memfasilitasi pembentukan baitul qiradh gampong dengan mengalokasikan dana APBK sebagai modal operasional “bank mikro” ini. Hanya saja, Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud kurang berani membuat terobosan pembanguan. Maklum, Aceh tahun 1995 belum mendapat status daerah otonomi.

Kemudian, secara nasional Pemerintah Pusat juga pernah menyerahkan dana Rp 20 juta/gampong tertinggal guna melengkapi berbagai fasilitas publik. Program ini berlangsung selama tiga tahun. Disamping itu, Pemerintah Aceh sebelum reformasi 1998 juga memiliki Program UEDSP (Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam).

Lalu, apa yang hendak dicapai dengan ADG Rp 100 juta tiap gampong? Apakah dimaksudkan sebagai bayar hutang janji kampanye Irwandi-Nazar? Apakah penyaluran dana ADG itu telah diantisipasi supaya tepat sasaran? Atau kita akan kembali mengulangi pengalaman lama sejak masa orde baru: dana pembangunan desa yang tidak pernah efektif. Jika dulu, dana itu dianggap zakat Soeharto, maka kali ini menjadi zakat Irwandi-Nazar. Sungguh kita tak mengharapkan pengalaman pahit terulang lagi.

Supaya pemberdayaan ekonomi gampong dapat dilakukan dengan baik, setidaknya ada tiga hal yang patut menjadi perhatian kita:

Pertama, perlu persiapan sosial yang matang. Saya sangat terkesan dengan presentasi seorang pendamping masyarakat di Gampong Durung, Aceh Besar. Dia mengatakan, perlu waktu dua tahun dalam melakukan persiapan sosial. Sebelum dua tahun, dia terus menolak setiap tawaran proyek atau penyaluran dana untuk gampong itu. Dia tak mau pendampingannya gagal hanya karena proyek dan bantuan dana. Dalam dalam dua tahun itu, dia menyiapkan masyarakat untuk benar-benar dapat membangun gampongnya bersama-sama. Mereka buat komitmen, mekanisme dan kesepakatan yang diperlukan.

Kedua, menyiapkan kelembagaan masyarakat, sehingga dana ADG yang disalurkan dapat dikelola berkelanjutan. Diperlukan pemilahan kelembagan sosial dan kelembagan ekonomi sebab tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Karena itu, sebagian lagi dapat difasilitasi untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Tidak mungkin semua masyarakat mendapatkan modal usaha, sementara mereka tak punya potensi ekonomi. Pemberdayaan ekonomi gampong harus dipahami bukan “bagi rata” seperti distribusi Raskin.

Ketiga, komitmen aparatur penyelengara dan prosedur anggaran. Penyaluran dana ADG untuk pemberdayaan ekonomi gampong harus dilakukan oleh aparatur yang bersih, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan berbagai bentuk korupsi. Demikian pula, prosedur penyaluran dana harus mengacu kepada kebutuhan anggaran, bukan menghabiskan jumlah anggaran yang disediakan tiap tahun, terlepas siap atau tidak dana itu digulirkan. Semestinya, dana yang belum dapat disalurkan, dialokasikan kembali pada tahun berikutnya.

Melihat kesiapan masyarakat, mental aparatur negara (termasuk masyarakat) dan kapasitas kelembagaan masyarakat gampong, kita agak khawatir terhadap pendistribusian ADG 2009 ini. Kalau program ini diharapkan berhasil, maka harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan selektif. Kita tak ingin suatu waktu akan ada pengalihan isu: bukan saja elit yang korup, rakyat juga bisa korupsi. Semoga pemberdayaan ekonomi gampong melalui ADG tak mencoreng wajah negeri ini yang sedang mengamalkan syariat Islam.