Pagi itu, Hasbi terlihat sedikit rileks. Ahad, dia meliburkan diri dari rutinitas membuat tas Aceh. Usaha yang digelutinya empat tahun terakhir itu juga meliburkan 15 karyawan setiap Ahad. Disudut Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Satu, Aceh...
- Slide1
- Slide2
- Slide3
- Slide4
- Slide5
Kemana Parlok Menggiring Ekonomi Aceh?
Tuntutan menyejahterakan rakyat merupakan salah satu persoalan semesta yang paling purba. Kemapanan ekonomi, sebagai wajah lain dari kesejahteraan, seringkali dijadikan isu strategis dalam mencapai tujuan tertentu. Bahkan, hukum juga diproduk dari tarik ulur kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Karenanya, menyorot permasalahan yang memilin sektor ekonomi lalu menyusun strategi pemecahan yang tepat, adalah bagian terpenting dari usaha menyejahterakan rakyat. Dan tentu saja, muara akhirnya menuju kesejahteraan bangsa.
PAAS Beranjak Dari Anggaran
Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.
Meski begitu, Ghazali tak patah arang. Dia kembali menghiasi dunia percaturan politik Aceh di bawah bendera PAAS, Partai Aceh Aman Seujahtera. PAAS adalah partai politik lokal yang dideklarasikan di Banda Aceh pada 7 Juni 2007. Lalu, bagaimana gambaran PAAS tentang ekonomi Aceh? Dalam platform yang diterima AER, terdapat sebelas poin yang menjadi program ekonomi partai berlambang peta Aceh ini.
PDA Sodorkan Ekonomi Berbasis Syariat
Dulu, ulama boleh dianggap alat politik kalangan elit. Namun kini, ulama Aceh telah bangkit dan secara resmi menyuarakan jeritan rakyat melalui kendaraan politik. Lihat saja, kalangan ulama Aceh yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) sudah bersepakat dan memberikan rekomendasi pembentukan perahu berlayar politik dengan mendirikan Partai Daulat Aceh (PDA) pada 28 Februari 2008 silam.
Dengan mengusung perilaku politik berbasis ekonomi syariat, PDA hendak memberikan warna dalam menata Aceh dengan konsep syariat. ”Itu sesuai dengan misi PDA. Kami fokus pada konsep syariat Islam, terutama pada ekonomi islam yang non riba,” ujar Tgk Ali Imran, ketua harian PDA.
Ekonomi Sensitif Ala SIRA
Sepintas, akronim partai politik lokal ini mengingatkan kita pada organisasi mahasiswa penyulut sumbu referendum Aceh 1999. Kala itu, ratusan ribu massa berhasil dimobilisasi dan menyemut di Banda Aceh. Sejarah menyebut, kedatangan massa itu khusus untuk mendengar suara mahasiswa Aceh yang berhajat menutup cerita konflik. Dan suara itu diyakini bergema dari corong organisasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).
Tujuh tahun setelahnya, konflik berakhir. Bab referendum Aceh tenggelam bersama penekenan nota damai. Tapi SIRA tidak ikut raib. Pada tanggal 10 Desember 2007, mengisi iklim perpolitikan lokal, berdiri sebuah parlok yang diberi nama Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Agro Industri Primadona PRA
Partai politik ini lahir dari sejarah perjuangan demokratik tahun 1998. Dimulai dengan kongres Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA) kedua di Aceh Besar tahun 2006, yang sekaligus membidani lahirnya Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Pada 16 Maret 2006, meski palu di DPR belum mengetok sah UUPA, pencetusan PRA sebagai partai politik lokal pertama di Aceh tetap berlangsung.
Terkait kondisi perekonomian Aceh, Sekjend PRA, Thamren Ananda menamsilkan pemerintah Aceh bak orang yang baru sembuh dari sakit. Sehingga timbul keinginan mencicipi semua jenis makanan dan minuman. “Ketika semua sudah ada di depan mata dan mencicipi, bukannya habis, tapi malah menjadi tidak enak dan mual karena kebanyakan sehingga semuanya menjadi mubazir,” kata dia.
Features:
Grassroot
Media Headlines
Video
.thumbnail.jpg "Pidato SBY")
Latest News
Kolom
Polemik Penyusunan Anggaran (Antara Ekonomi Rakyat dan Pejabat) Oleh : Aliamin Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu istilah yaitu keuangan negara yang dituangkan dalam APBN. Semua kebutuhan daerah dialirkan dari pusat dengan berbagai program, bantuan atau block grant. Tanpa memedulikan apa sebenarnya yang dibutuhkan, daerah harus menerima apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Tidak menjadi perioritas tentang cocok atau tidaknya program tersebut Sehingga tidak mengherankan jika rakyat harus menerima bantuan dari pusat yang keliru. Misalnya bantuan pohon melinjo untuk daerah pesisir dan bibit kelapa untuk daerah pegunungan. Ada daerah yang mata pencaharian penduduknya bertani tetapi diberikan bantuan sapi Bali (akhirnya sapinya banyak mati, mungkin sebagai “protes” karena ia ketahui yang memeliharanya hanya bisa bercocok tanam bukan beternak). |
Pemilu 2009 dalam Konteks Ekonomi dan Politik Oleh Aliamin Dalam realitas politik, Pemilu 2009 Indonesia kembali menciptakan sejarah. Dimulai dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada pertengahan Desember 2006 yang lalu, pemerintahan Aceh telah memiliki seorang kepala daerah yang berasal dari kelompok independen. Irwandi dan Muhammad Nazar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pertama yang berasal dari nonpartai. Sedangkan pada awal April 2009, Indonesia telah melaksanakan pemilu dengan dua sistem partai politik, yakni nasional dan lokal. |
Krisis Ekonomi, Dari Global Sampai Lokal Oleh : Aliamin Topik utama yang paling “gress” dalam Pertemuan Tingkat Tinggi G20 awal April yang lalu adalah Krisisis Ekonomi Global. Setiap kepala pemerintahan mengemukakan keluhan akan dampak ekonomi di negara masing-masing. Indonesia, yang diundang dalam perhelatan itu, juga mengemukakan hal yang sama sambil memberikan solusi sebagai jalan tengah untuk mengurangi dampak krisis ekonomi global tersebut. Jalan tengah yang dimaksud adalah perbaikan regulasi sistem keuangan dan pengucuran stimulus fiskal.(Kompas On-Line, 2 April). |
Menghindari Kegagalan ADG Satu langkah mulia Pemerintah Aceh tahun 2009 adalah meluncurkan Alokasi Dana Gampong (ADG) setiap gampong (desa) Rp 100 juta. Dana sejumlah itu ditambah dengan ADG dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 50 juta. Jadi, tiap gampong menerima ADG tak kurang Rp 150 juta. Meski sebelumnya ada kabupaten/kota yang telah lebih dulu memulai, namun Program Pemerintah Aceh ini tetap dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan. Ini merupakan hal baru dan berlaku seluruh Aceh. Kabupaten Abdya misalnya, ada gampong yang mendapat ADG mencapai Rp 300 juta. Sebenarnya, gagasan tersebut bukanlah gagasan baru. |
Menghindari Kegagalan ADG Satu langkah mulia Pemerintah Aceh tahun 2009 adalah meluncurkan Alokasi Dana Gampong (ADG) setiap gampong (desa) Rp 100 juta. Dana sejumlah itu ditambah dengan ADG dari Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 50 juta. Jadi, tiap gampong menerima ADG tak kurang Rp 150 juta. Meski sebelumnya ada kabupaten/kota yang telah lebih dulu memulai, namun Program Pemerintah Aceh ini tetap dapat dikatakan sebagai sebuah terobosan. Ini merupakan hal baru dan berlaku seluruh Aceh. Kabupaten Abdya misalnya, ada gampong yang mendapat ADG mencapai Rp 300 juta. Sebenarnya, gagasan tersebut bukanlah gagasan baru. |
Perjalanan Koperasi Konvensional Menuju Koperasi Syariah Badan hukum Koperasi Syariah (KS) baru dikenal di Aceh tahun 2000. Waktu itu, Baitul Qiradh (BQ) yang tidak berbadan hukum dan hanya mendapat izin operasional dari Pinbuk, mulai menggunakan KS sebagai badan hukum. BQ Baiturrahman misalnya, baru berbadan hukum KS tahun 2001, padahal operasionalnya dimulai sejak akhir 1995. Ada juga BQ lain yang sejak awal operasional telah berbadan hukum koperasi konvensional, tapi hanya satu dua BQ saja. |
Menggagas Dewan Syariah Aceh Saya pernah kemukakan dalam dua kali rapat Komisi Ekonomi Ummat MPU Aceh, supaya komisi ini dapat berperan dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktek ekonomi syariah (baca: ekonomi Islam) di Aceh. Saya tunjukkan faktanya, sekarang terdapat 40-an Baitul Qiradh (BQ) yang beroperasi di Aceh, namun pengawasan syariahnya tidak efektif, mengingat rata-rata BQ tidak melengkapi struktur organisasinya dengan Dewan Pengawas Syariah. Begitu juga praktek pembiayaan syariah mobil dan motor oleh perusahaan pembiayaan yang berlebel syariah. Untuk ini kita tidak tahu, apakah pengawasan syariah telah dilakukan? Siapa yang melakukannya? Kita pun tidak pernah dapat informasi. |
BUMM Juga Entaskan Kemiskinan Dalam pertemuan Pengurus Masjid Kabupaten/Kota Seluruh Aceh (2002) tercetus gagasan perlunya pembentukan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Badan usaha ini dimaksudkan untuk menopang biaya operasional masjid dan kesejahteraan jamaah. Puluhan peserta yang hadir mengaminkan gagasan itu. Lahirlah rekomendasi yang mengikat pengurus masjid se Aceh: perlu dibentuk BUMM setiap masjid kabupaten/kota. Semantara masjid kecamatan/kemukiman akan dikembangkan secara bertahap |
Mendirikan BPD Mikro Gerakan awal Baitul Mal Wattamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, di Aceh dikenal dengan Baitul Qiradh (BQ), berangkat dari kegelisahan aktivis Islam terhadap kualitas umat Islam di Indonesia. Betapa tidak, umat mayoritas di negeri ini tidak taat mengamalkan ajaran Islam dan tidak memiliki akses terhadap modal usaha dari perbankan. Umumnya, kualitas sumber daya manusia umat Islam rendah dan hidup di bawah garis kemiskinan. |
Baitul Mal Mengentaskan Kemiskinan Awalnya saya ingin menulis tentang “Zakat Mengentaskan Kemiskinan”, tapi saya agak ragu karena belum dapat menunjukkan fakta empiris bahwa zakat telah berfungsi efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh, walaupun diakui zakat telah memberi kontribusi dalam membantu mengurangi beban kaum fakir dan miskin. |
Move
Nanggroe
Top Article
Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dana hibah...
Sebanyak 2.820 keuchik (kepala desa) dan sekretaris desa didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pidie, Provinsi Aceh masuk dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)...
Pada Bulan Mei 2009, harga bernagai komoditas di Kota Banda Aceh secara umum menunjukkan kenaikan. Hal ini ditandai dengan naiknya Indek Harga Konsumen (IHK) dari 113,46 pada bulan lalu...
Move
Daerah
Top Article
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengundang investor untuk membangun pabrik pengolahan karet alam yang bahan bakunya tersedia cukup besar di daerah itu.
“Kami telah menyediakan...
Pelanggan PLN Ranting Janarata Bener Meriah untuk sebulan terakhir hanya menunggak rekening Rp123 juta, jumlah tunggakan itu sangat wajar karena mayoritas tunggakan rekening listrik...
Menurut rencana pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air, (PLTA) Peusangan 1 dan 2 di Aceh Tengah akan dimulai pada pertengahan tahun 2010 mendatang. Proyek yang memiliki...
Move
Nasional
Top Article
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui adanya perbaikan yang dilakukan pemerintah terhadap masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008.
“Kita mengakui, ada...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa dana dekonsentrasi mulai Juli 2009 menyusul belum tertibnya pengelolaan dana dan aset-aset yang muncul dari dana perimbangan itu.
“...
Jakarta (AER)- Ratusan pengusaha industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Indonesia masih tetap bertahan hingga saat ini, meskipun usahanya terkena imbas krisis ekonomi...
Move
Internasional
Top Article
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama mengumumkan rencana reformasi sistem keuangan secara besar-besaran untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya.
Transformasi...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
Korea Selatan (AER) - Sekjen Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat Senin (1/6) mendukung ekspansi ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korea dengan 10 negara anggota...
More Headlines
-
Sektor pertanian di Indonesia merupakan lapangan pekerjaan yang...
-
DPR Aceh secara tegas menolak pencabutan Undang-Undang no 37...
Biro Ekonomi Setda NAD
Kolom Pakar
Oleh : Aliamin
Reformasi1998 tidak hanya membawa perubahan besar dalam lingkup politik Indonesia tetapi juga melanda keuangan, baik keuangan negara maupun daerah. Selama ini sistem keuangan negara menganut asas sentralistik. Hanya ada satu...
Wawancara
Politik, dalam wajah apa pun, tidak luput mempengaruhi sektor selainnya. Bahkan di bidang perekonomian, campur tangan politik tetap ada. Sebut saja soal proses penetapan anggaran belanja daerah yang ditengarai banyak pihak sarat akan kepentingan...
Opini
Oleh : Farid Wajidi, ST
Bagi masyarakat Indonesia, tahun ini sangatlah istimewa karena dua perhelatan akbar dilaksanakan secara beruntun. Pertama, Pemilu Legeslatif untuk memilih anggota legeslatif yang akan mengisi kursi di DPR, DPD dan...
KURS VALAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA EMAS
|